RIAUHEADLINE.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Faisal Islami, menegaskan perlunya Pemerintah Kota (Pemko) menjadikan pembenahan sistem drainase sebagai program prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan genangan air dan banjir yang hingga kini masih kerap terjadi di sejumlah titik wilayah kota.

Faisal menyampaikan bahwa perbaikan sistem saluran air tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah, melainkan harus menyentuh seluruh kawasan, baik permukiman warga maupun ruas jalan utama. Ia menyoroti bahwa ketersediaan anggaran untuk sektor tersebut terbilang besar, yakni mencapai sekitar Rp100 miliar, sehingga seharusnya dapat dimaksimalkan untuk hasil yang signifikan.

“Sudah saatnya Pemko fokus membenahi drainase, baik di jalan lingkungan maupun jalan protokol. Apalagi alokasi anggarannya cukup besar sekitar Rp100 miliar. Kami berharap itu bisa segera dieksekusi, jangan sampai jalan-jalan yang sudah mulus diaspal cepat rusak karena tergenang air,” ujar Faisal, Rabu 22 April 2026.

Ia menilai, persoalan banjir dan buruknya sistem drainase masih menjadi keluhan utama masyarakat yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat dirinya melaksanakan kegiatan reses di berbagai wilayah Pekanbaru. Banyak warga, kata dia, mengeluhkan kondisi saluran air yang tidak lagi berfungsi optimal.

Dalam laporan masyarakat tersebut, disebutkan adanya parit yang mengalami kerusakan, amblas, hingga tidak mampu menampung debit air saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, genangan sudah muncul meskipun hujan baru berlangsung sekitar satu jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem drainase membutuhkan penanganan serius dan terencana.

“Keluhan warga soal drainase cukup banyak. Ada parit yang rusak, amblas, dan tidak mampu menampung air saat hujan. Bahkan hujan satu jam saja itu air sudah tergenang. Ini PR yang harus segera ditangani Pemko,” tegasnya.

Menurut Faisal, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa perbaikan menyeluruh, maka tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur jalan yang telah dibangun dengan anggaran besar. Ia menilai, genangan air yang terjadi secara berulang akan mempercepat kerusakan aspal dan menimbulkan kerugian baru bagi daerah.

Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa penggunaan anggaran Rp100 miliar untuk sektor drainase harus benar-benar diarahkan pada titik-titik yang bermasalah. Ia mengingatkan agar perbaikan tidak dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, melainkan harus berbasis perencanaan jangka panjang.

Ia juga meminta agar seluruh pekerjaan perbaikan drainase di Pekanbaru mengacu pada masterplan pengendalian banjir yang telah disusun oleh Pemko sebelumnya. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan penanganan banjir dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga hasilnya dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

“Anggaran Rp100 miliar itu harus digunakan maksimal memperbaiki saluran air yang bermasalah. Tapi kami tekankan juga perbaikan drainase harus mengacu pada masterplan, supaya penanganan banjir di Pekanbaru ini terintegrasi dan berkelanjutan dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

Dengan dorongan tersebut, DPRD berharap Pemko dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan drainase yang selama ini menjadi salah satu isu klasik di Pekanbaru, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur kota secara menyeluruh demi kenyamanan masyarakat.