PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Pusat segera menaikan status bencana kabut asap, kebakaran hutan dan lahan menjadi Bencana Nasional. 

Pasalnya, kondisi Pulau Sumatra dan Kalimantan sudah terpapar asap dan jutaan masyarakat bisa saja harus kehilangan nyawa akibat kabut asap yang dihirup setiap harinya. 

"Saya pikir ini memang sudah harus menjadi Bencana Nasional. Syarat untuk dijadikan Bencana Nasional inikan sudah terpenuhi. Sudah se Indonesia terbakar, asap sudah kemana-mana. Harusnya ini bukan ditanggung oleh Indonesia saja, ini mestinya sudah menjadi domain dunia," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.

Dirinya mencontohkan jika sudah menjadi bencana nasional, masyarakat dunia akan ikut membantu mengatasi persoalan bencana ini dan akan lebih cepat diselesaikan sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama menderita. 

"Ingat dulu ketika terjadi bencana di Aceh, seluruh dunia ikut membantu dan turun dan cepat selesainya. Sudah, kalau kita ini memang tidak sanggup, jadikan status ini bencana nasional biar dunia membantu kita. Tidak mungkin kita ini membiarkan masyarakat kita ini mati pelan-pelan seperti ini, satu-satu bertumbangan. Ini mau menjadi apa Republik Indonesia ini,"katanya. 

Untuk itu, dirinya mendesak supaya Pemerintah pusat untuk tidak lagi gengsi. Karena jika kondisi ini dibiarkan terus akibatnya akan fatal. Mengingat sudah ada korban jiwa yang diakibatkan dari bencana kabut asap tersebut. 

"Nah, sekarang kalau kita hanya bertahan dengan gengsi, tolong khususnya Riau ada 6 juta masyarakat Riau .Pelan pelan terpapar seperti ini kita sudah tidak tahu seperti apa efeknya jangka panjang. Anak-anak tidak sekolah sementara akan ada ujian. Kemudian otak kita masuk asap dan akan terganggu. Dokter ahli paru  kemarin kita dengar jelas sakit apa yang akan ditimbulkan jengka panjang," sambungnya.

Dirinya juga merasa kecewa terhadap Pemerintah yang belum juga menganggarakan dana penanggulangan bencana tersebut untuk kesehatan masyarakat Riau apabila nantinya sudah selesai.  

"Sekarang saya minta Pemprov saja paska nanti bencana ini nanti selesai saya minta seluruh masyarakat Riau ini diperiksa paru-parunya. Dijamin undang-undang kok, untuk pemulihan. Nah, saya minta masukkan segera anggaran, lah malah kok masih belum juga. Apa saya tidak frustasi kalau seperti ini. Kalau orang bilang kacang direbus satu di dalam priuk itu lompat-lompat sendiri. Mau jadi apa kita nanti di sini, ini yang saya khawatirkan," sebutnya.