PEKANBARU - Pimpinan DPRD Riau sebut, terjadi pengurangan dan penambahan anggaran untuk sejumlah nomenklatur dalam APBD Perubahan tahun 2016. Ini diketahui dari hasil pembahasan Banggar DPRD Riau dan TAPD Provinsi Riau.

"Setelah APBD Perubahan diverifikasi oleh Kemendagri. Banggar dan TAPD lakukan pembahasan, dari situlah diketahui pengurangan dan penambahan," kata Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Senin (07/11/16).

Ia pun menyampaikan, pengurangan anggaran dalam APBD Perubahan sebesar Rp21,7 miliar yang terdiri dari sejumlah nomenklatur dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dalam APBD Perubahan.

"Sedangkan penambahan modal belanja terdapat Rp52,5 miliar. Otomatis terdapat selisih angka sekitar Rp30,8 miliar karena penambahan belanja modal lebih besar dari pengurangan,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Akibat adanya selisih tersebut, Banggar dan TAPD pun sepakat untuk mengambilkan anggaran tersebut dari belanja tak terduga, yang sebelumnya angkanya adalah Rp 80 miliar lebih, menjadi Rp50 miliar lebih.

“Sehingga angkanya kembali seimbang, dan saat ini anggaran APBD Perubahan 2016 sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pergub nya pun sudah bisa dikeluarkan gubernur," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan wakil ketua DPRD Riau yang lain Noviwaldy Jusman. Ia menegaskan, satuan kerja yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau mesti bisa menggunakan anggaran yang ada di APBD Perubahan. 

"Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan apa yang sudah ada di APBD Perubahan. Kalau tidak mampu menjalankan, kita harapkan gubernur mengganti bawahannya yang tidak bisa menjalankan anggaran," tutupnya.