PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai mendukung penuh rencana pemberlakuan pajak parkir kendaraan di dalam kawasan pelabuhan demi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Dumai.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak beberapa tahun lalu.

Dari total anggaran realokasi APBD Riau 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp479 miliar lebih. Realisasi penggunaan anggaran tersebut hingga saat ini baru mencapai Rp182,4 miliar.

Permasalahan aset yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, kembali menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Pemerintah Kota Dumai hingga saat ini belum ada mengumum realisasi anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang digulirkan Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp600 berupa uang tunai dan sembako rupanya tidak sesuai dengan pernyataan Walikota Dumai Zulkifli AS dan Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basari dari awal.

Dalam pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 Pemerintah Kota Dumai telah memberikan dukungan biaya operasional pembentukan Posko Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat RT se-Kota Dumai sesuai Perwako Nomor 27 tahun 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau agar penggunaan dana penanganan covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mencegah terjadinya korupsi.

Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 telah disahkan. Adapun totalnya sebesar Rp. 3.820.517.806.344,91.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai debat kusir perihal pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 hingga berujung dilakukan voting melalui fraksi-fraksi.

Terdapat beberapa point yang disoroti fraksi Demokrat dan PAN tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Riau 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

Utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebanyak Rp800 miliar, lunas. Utang tersebut sudah diangsur sejak awal kepemimpinan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghadiri dan menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.