PEKANBARU - Legislator Riau dari Fraksi PKB, Yusuf Sukumbang mengakui, sudah memasuki dua tahun periode 2014-2019 masa kerjanya duduk di DPRD Riau selaku wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru. 

Selama itu juga pokkir (pokok pikiran) atau aspirasi yang diserapnya melalui reses tidak terakomodir dalam kegiatan pembangunan.

Ini membuat dirinya jadi riskan selaku wakil rakyat khususnya Kota Pekanbaru yang dianggap tidak bisa memperjuangkan apa yang jadi keinginan masyarakat yang diwakili. 

"Kita jadi malu pada masyarakat yang kita wakilkan.  Apalagi dalam kegiatan reses.  Kita dianggap sebagai pembual saja.  Tiap aspirasi yang diserap tidak ada yang terealisasi. Ini sudah berselang dua tahun lamanya, dimana dalam satu tahun itu ada empat kali reses", jelasnya kesal.

Lebih jauh menurutnya, dengan tidak terakomodirnya  Pokkir Anggta DPRD Riau,  untuk saat ini dipandang Anggta Dewan sudah tidak ada guna dan harganya lagi. 

"Yang lebih menyakitkan lagi, kegiatan yang diprogramkan oleh SKPD banyak yang tidak jalan yang menyebabkan Silpa tinggi.  Sementara kegiatan yang diusulkan DPRD Riau dari hasil reses tidak diakomodir", jelasnya memberikan gambaran sembari menyebutkan bahkan sudah sampai mengemis-ngemis.

Anggota Dewan lain, M. Arpah juga berpendapat sama.   Dirinya menyebut kalau DPRD Riau itu sudah dianggap tidak ada apa-apanya.  

"Bagaimana laporan reres akan terakomodir, tiap pelaksanaan paripurna penyampaia n hasil reses terus minim dihdiri oleh Kepala SKPD", jelasnya.

 

Sementara itu Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat, Asri Auzar menyebutkan, DPRD Riau harus ada sikap terkait masalah ini.