MERANTI - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti memperhatikan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Pasalnya, dengan usia muda dan serba keterbatasan, BPBD Meranti harus menyelesaikan tugas berat (kebakaran lahan dan hutan). Hal itu diungkapkan pihak Komisi B usai menggelar hearing dengan BPBD Kepulauan Meranti, Jumat (11/3/16) kemarin. 

Pihak Komisi B DPRD dihadiri Dedi Putra SHi, Taufiek, dan Asmawi. Sementara pihak BPBD terlihat M Edy Afrizal, Natiran, dan Piskot Ginting. Kata Dedi Putra, mereka sengaja memanggil BPBD Meranti untuk mengetahui kondisi badan tersebut dalam menghadapi kebakaran disaat mereka baru berdiri. 

Dari hearing ini terlihat jelas bahwa dana yang ada belum memadai, dan serba keterbatasan (terutama perlatan). "Banyak kekurangan di BPBD. Kita minta perusahaan yang beroperasi di Meranti memperhatikan dan ikut membantu. Ini kan demi daerah kita juga," ujar Dedi Putra. 

Ditambahkan Dedi, mereka akan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan BPBD ini dengan pihak perusahaan. Komisi B pun akan mengagendakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan BPBD nantinya. 

Selain itu, disampaikan Asmawi dan Taufiek, kedepan mereka juga ingin merapikan tupoksi dalam penanganan kebakaran. Pada satu sisi, penganggaran di BPBD ini sedikit, sementara ada anggaran di beberapa dinas yang bisa digunakan untuk membantu BPBD. 

Sebelumnya Plt Kepala BPBD Meranti M Edy Afrizal telah menyampaikan keterbatasan-keterbatasan mereka. Baik, personil, peralatan, mau pun dana-dana saat berada di lokasi (kebakaran, red). "Kita telah sampaikan kondisi BPBD yang baru terbentuk ini. Kedepan kita harap apa yang menjadi kelemahan ini bisa segera teratasi," ujar M edy Afrizal.