BENGKALIS - Pada rapat bersama yang dilakukan panitia khusus (Pansus) proyek Multiyears (My) DPRD bengkalis dengan mantan pejabat di Dinas Bina Marga dan Pengairan (sekarang Dinas Pekerjaan Umum,red), Pansus menilai antara perencanaan dengan pelaksanaan proyek di lapangan sangat tidak sinkron.

Usai rapat bersama tersebut, Ketua Pansus Multiyears DPRD Bengkalis Syahrial ST mengungkapkan bahwa semua persoalan menyangkut perencanaan kelima proyek Multiyears yang dilaksanakan plus satu paket gagal dikerjakan, terjadi ketidakcocokan antara perencanaan dengan pekerjaan di lapangan. Banyak item dalam perencanaan yang dibuat tidak dilaksanakan pada saat pekerjaan konstruksi fisik di lapangan.

"Pansus Multiyears tetap bekerja dalam menggali akar persoalan proyek yang nilainya mencapai Rp2,4 triliun tersebut. Salah satunya kita rapat bersama hari ini dengan mantan pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan soal perencanaan yang dibuat tahun 2011 lalu. Dari keterangan mantan pejabat Dinas BMP kita menyimpulkan sementara banyak klausul serta item yang tertuang dalam perencanaan proyek tidak dikerjakan di lapangan," papar Syahrial, Selasa (15/03/2016).

Ia menyebut seperti pemindahan tiang listrik sekitar 300 batang di jalan lingkar Pulau Bengkalis yang terkena pembangunan drainase proyek Multiyears, sudah tertuang dalam perencanaan proyek, tapi tidak dilaksanakan ketika pekerjaan fisik berlangsung. Kemudian proyek jalan lingkar di Pulau Rupat, seharusnya PT Mawatindo sebagai pelaksana kegiatan sudah dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun, karena untuk proyek Multiyears di Rupat tidak ada halangan.

Disinggung Syahrial, untuk proyek di Rupat tersebut tidak ada proses ganti rugi lahan atau pembebasan kawasan hutan, karena lokasi jalan lingkar berada di posisi jalan yang sudah ada sebelumnya. Tapi PT Mawatindo terkesan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan di lapangan. Anehnya, perusahaan yang tidak jelas ujung pangkal dan kredibilitasnya itu malah dimenangkan pada saat lelang tahun 2012 lalu, padahal ada 61 perusahaan yang mendaftar lelang.

"Kita di Pansus akan menelusuri persoalan-persoalan mendasar terkait pelaksanaan proyek Multiyears tersebut, termasuk pemberian addendum kepada perusahaan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam kontrak proyek Multiyears disebutkan lama daya tahan jalan adalah 10 tahun, tapi kenyataannya belum 1 tahun sudah banyak yang rusak seperti di Rupat," ulas politisi Partai Golkar itu.

Disambung pria asal Rupat ini, untuk jalan lingkar Duri Barat yang dikerjakan PT Widya Sapta Colas masalahnya adalah pekerjaan melewati konsesi kanal serta pipa PT Chevron. Pada proyek di Duri Barat itu terjadi miss komunikasi, dalam artian Dinas PU tidak melaksanakan petunjuk tentang prosedur pemindahan pipa serta tidak ada berita acara pengukuran jalan.

Untuk jalan lingkar Duri Timur, rekanan PT Nindya Karya baru "mengkebut" pekerjaan fisik setahun terakhir, padahal proyek Multiyears dimulai sejak tahun 2012 akhir. Akibatnya pekerjaan di lapangan volumenya menjadi rendah, jauh dari target. Sedangkan untuk jalan lingkar Bukitbatu-Siak Kecil yang dilaksanakan PT Artha Niaga diakibatkan anomaly cuaca, ketika hujan kondisi jalan Multiyears senilai Rp 378 milyar tergenang.

"Untuk memfinalkan kerja Pansus Multiyears soal proyek Multiyears, kita membutuhkan tiga tenaga ahli konstruksi. Dimana Pansus Multiyears akan bekerja marathon sampai ada pembuktian terjadi kesalahan atau tidak dalam proyek tersebut, karena kita menduga banyak item dalam perencanaan yang dilanggar," tutup Syahrial.