PEKANBARU - Menanggapi banyaknya kader Partai Golkar di Riau yang terjerat kasus hukum, DPD I Golkar Riau mengganggap hal itu merupakan sebagai salah satu kesalahan sistem. 

“Bagi kami, itu kesalahan sistem yang dilakukan kader Golkar,” kata Gumpita, Wakil Sekretaris bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Golkar Riau kepada riauterkinicom, Kamis (16/01/14). 

Menurutnya, banyaknya pelanggaran hukum tersebut tidak terlepas dari banyaknya kader Golkar yang menempati posisi strategis, baik itu di lembaga legislatif maupun eksekutif. 

“Kalau dulu kan hukum ini bisa dikatakan tidak berjalan maksimal. Nah, pasca reformasi ini, proses maupun kebijakan hukum sudah berjalan maksimal, seperti yang diperankan KPK sekarang,” ungkapnya. 

Pihaknya juga meyakini, banyaknya kader Golkar yang bermasalah ini tidak akan mempengaruhi suara pemilih Golkar pada pemilihan legislatif dan presiden nantinya. 

“Khusus yang di legislatif, saya mengajak semua teman-teman untuk kembali ke haluan awal kita, apa tugas kita sebagai anggota Dewan. Penganggaran, pengawasan dan legislasi harus dilaksanakan kembali,” imbaunya. 

Selain itu, sebut anggota Komisi A DPRD Riau, pihaknya tidak akan mempersoalkan hasil survei lembaga apapun yang menyatakan Partai Golkar merupakan partai yang terkorup di Riau. 

“Kami menghormati itu, tapi penilaiannya harus obyektif dan berimbang. Artinya, jangan sisi negatifnya saja yang dikedepankan, tapi sisi positif juga,” tutupnya. 

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau yang merupakan gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Jikalahari, Fitra, TII dan Riau Corruption Trial (RCT), merilis kader partai politik (Parpol) yang terlibat kasus korupsi, baik telah berstatus terpidana maupun terdakwa. 

Sejak 16 tahun terakhir, tercatat 27 kader parpol yang tersangkut kasus korupsi. Seorang lagi terkait kasus pidana umum. Dari jumlah tersebut, yang terbanyak dari Partai Golkar yakni sebanyak 12 kader, Partai Demokrat 4 kader, PAN 3 kader, PPP 3 kader, PDIP 2 kader, PKB 2 kader, PBR dan PDK masing-masing satu kader. ***(ary)