PEKANBARU - Dua fraksi yang ada di Lembaga DPRD Riau menganggap polemik pembayaran hutang eskalasi yang sampai saat ini terus bergulir di DPRD Riau, merupakan awal dari kesalahan pimpinan dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau.

Dua fraksi itu adalah NasDem dan Hanura. Kesalahan yang dimaksud, berkaitan dengan tidak disampaikannya hasil pertemuan pimpinan dengan TAPD saat dipanggil Kemendagri, beberapa waktu yang lalu. Pertemuannya membahas persoalan hutang eskalasi di Kantor Kemendagri, Jakarta. 

"Hasil verifikasi APBD Perubahan 2015 yang disampaikan ke kami, hanya global nya saja, padahal ada yang khusus. Khusus itu, pertemuan pimpinan, TAPD dengan Kemendagri, membahas hutang eskalasi. Nah, hasil pertemuan ini yang tidak disampaikan ke kami," kata Ilyas HU yang saat itu menjadi anggota Banggar, Kamis (24/03/16). 

Anggota Komisi C DPRD Riau ini awalnya tidak mengetahui akan adanya pertemuan khusus tersebut, ia pun baru tahu, ketika pertemuan tersebut sudah selesai. Politisi Kampar ini pun tidak tahu, siapa pimpinan dewan yang mengikuti rapat khusus yang dimaksud. 

"Apapun penggunaan anggaran, wajib disahkan serta diketahui oleh Banggar dan TAPD. Kami tidak pernah menyetujui anggaran pelunasan hutang eskalasi, tiba-tiba itu sudah dilunasi saja," ungkapnya kepada sejumlah awak media di Pekanbaru. 

Saat disinggung adanya dugaan suap dalam pelunasan hutang eskalasi ini, ia tampak enggan menanggapinya. Ia malah menegaskan kembali, hutang eskalasi tidak pernah disetujui oleh anggota Banggar DPRD Riau. 

"Yang jelas sama-sama salah pimpinan dan TAPD, tidak menyampaikan substansi hasil pembahasan hutang eskalasi dengan Kemendagri ke kami di Banggar," tutupnya.