• Home
  • Politik
  • Ketua DPRD Dumai Desak Pemerintah Perjuangkan Pengelolaan Bandara Pinang Kampai

Ketua DPRD Dumai Desak Pemerintah Perjuangkan Pengelolaan Bandara Pinang Kampai

Kamis, 24 Maret 2016 20:29 WIB
DUMAI - Ketua DPRD Kota Dumai, Gusri Effendi mendesak pemerintah daerah agar serius memperjuangkan hak pengelolaan penuh atas Bandara Pinang Kampai jelang berakhir masa pinjam pakai pada 2018 mendatang.

"Walikota Dumai harus sinergikan seluruh kemampuan dan dukungan semua pihak agar perjuangan merebut hak kelola bandara ini maksimal dan pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah," kata Gusri, kepada media Kamis.

Politisi PDIP ini meminta kepala daerah memandang penting persoalan bandara karena dikuatirkan jika tidak digarap maksimal maka Dumai tidak akan memiliki bandara penunjang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ketua DPRD ini, pemerintah daerah harus meningkatkan lobi ke semua kementerian terkait di pemerintah pusat dan DPRD siap mendorong dengan jalur politik ke perwakilan fraksi partai yang duduk di Senayan.

Keberadaan bandara, lanjut dia, sangat penting untuk penyediaan sarana transportasi udara umum bagi masyarakat, mendongkrak perekonomian daerah dan mendukung aktivitas bisnis belasan pabrik industri yang ada di daerah.

Prospek bisnis penerbangan di Dumai sangat bagus karena akan diminati masyarakat umum untuk bepergian keluar kota, selain itu juga menjadi alat transportasi pilihan utama bagi para pelaku usaha.

"Bandara ini harus dipertahankan jika Dumai ingin lebih maju dan berkembang dengan didukung sarana transportasi lengkap," jelasnya.

Kepala Bandara Pinang Kampai Dumai Catur Hargowo menyebutkan, status hak pinjam pakai dari Pertamina membuat Dumai tidak bisa merebut anggaran pusat yang bernilai ratusan miliar rupiah untuk melakukan pengembangan.

"Sejak 2012 kita tidak dapat suntikan dana pusat karena hibah pemerintah tidak bisa diserahkan ke pihak ketiga, dan sejauh ini pengembangan bandara hanya melayani dua rute penerbangan komersil dan carteran dengan pesawat fokker 70 kursi," ungkap Catur.

Kondisi bandara ini sangat besar kemungkinan untuk dikembangkan karena masuk dalam sistem transportasi nasional asalkan pemerintah daerah bisa melepaskan status pinjam pakai dan mengelola sepenuhnya fasilitas tersebut.

(rdk/ant)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags
Komentar