PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif meminta Pemerintah Pusat segera mempercepat proses pelantikan Gubernur Riau definitif, yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

"Kita berharap dipercepat itu pelantikannya. Supaya beliau (Arsyadjuliandi Rachman) tak Plt lah," harap Laode M Syarif, Kamis (17/3/2016) saat menghadiri rapat koordinasi dan supervisi sektor energi di Gedung Daerah, Pekanbaru, Riau.

Dengan dilantiknya Plt Gubernur Riau menjadi Gubernur Definitif, kata Laode, maka akan mempermudah dan mempercepat pembangunan di Provinsi Riau. Sebab, posisi Gubernur definitif lebih leluasa membat kebijakan.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengakui tidak terlalu mengikuti perkembangan soal hal tersebut. Dirinya hanya menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apakah sudah ada laporan Tata Pemerintahan soal pelantikan Gubernur Riau definitif, lagi-lagi Andi Rachman sapaan akrab Plt Gubri menyatakan kalau dirinya benar-benar gak tau. "Belum ada saya dapat laporan. Itu biasanya teman-teman wartawan yang lebih tau," singkatnya sambil tersenyum.

Diketahui, pasca ditolaknya kasasi Gubernur Riau nonaktif, H Annas Maamun oleh Mahkamah Agung (MA), status Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mulai menampakkan titik terang.

Namun hingga saat ini yang menjadi kendalanya adalah Mendagri belum menerima salinan putusan MA pasca ditolaknya kasasi Gubernur Riau nonaktif, H Annas Maamun oleh Mahkamah Agung (MA).

Padahal dari putusan MA, Mendagri akan segera menyampaikan kepada Presiden untuk memberhentikan secara tetap Gubernur nonaktif H Annas Maamun. Kemudian, memberhentikan Wakil Gubernur untuk diangkat menjadi Gubernur Riau definitif.