• Home
  • Politik
  • Ketua DPRD: Lapor ke Saya Atau Penegak Hukum Langsung Jika Ada Jual Beli Proyek

Ketua DPRD: Lapor ke Saya Atau Penegak Hukum Langsung Jika Ada Jual Beli Proyek

Rony Pratama Rabu, 11 April 2018 21:51 WIB
BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, Provinsi Riau, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di daerah itu untuk tidak menjual proyek penunjukan langsung.

"Kalau ada rekanan yang mengetahui langsung adanya jual-beli proyek apakah PL atau lelang, laporkan saja langsung kepada aparat penegak hukum atau informasikan kepada saya," kata Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, Rabu.

Menurut dia, jual-beli proyek ini sama dengan pencaloan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu yang bisa merugikan orang lain.

"Ini memberikan kesan bahwa karena punya kedudukan tinggi, berbuat sesuka hati dan saya bisa katakan itu sama dengan pemerasan terstruktur yang dilakukan oleh oknum aparatur negara di Bengkalis ini," ujar Kadir.

Dia mengaku mendapat kabar ada beberapa Organisasi Perangkat Desa (OPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Perhubungan segera membagikan paket penunjukan langsung (PL) dan rekanan harus menyetor uang tunai kepada oknum tertentu di OPD bersangkutan atau diluar OPD dengan kisaran angka 20 persen dari nilai proyek PL.

"Ini cukup luar biasa, proyek pemerintah diperjualbelikan seperti rumor yang berkembang dalam dua tahun terakhir ini. Tapi saya sangat percaya itu memang terjadi ada jual-beli proyek dilakukan oleh OPD tertentu untuk mengeruk keuntungan," katanya.

Apalagi kabarnya proyek PL sejak tahun lalu dijual dengan harga 15 sampai 20 persen di beberapa OPD. "Selaku ketua DPRD Bengkalis saya mengingatkan supaya hal itu tidak dilakukan dengan dalih apapun, melakukan jual-beli proyek," katanya.

Politisi PAN ini menjelaskan, paket PL yang harganya Rp200 juta ke bawah seharusnya bukan diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan.

"Tetapi bagaimana OPD bisa mendistribusikan kepada rekanan pengadaan barang dan jasa tempatan sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan pemberdayaan rekanan lokal," katanya.

Tidak perlu paket PL dijualbelikan karena sejak belasan tahun lalu kegiatan PL memang diperuntukan buat rekanan lokal tanpa ada intervensi atau meminta setoran dengan mengatasnamakan apapun.

Untuk itu, rekanan diminta melapor apabila ada oknum di OPD tertentu yang meminta uang setoran untuk dilaporkan kepada penegak hukum atau dirinya langsung.

Sumber: Antara
Tags DPRD Bengkalis
Komentar