PEKANBARU - Ketua DPRD Riau Septina Primawati merasa prihatin atas kejadian tangkap tangan terhadap 5 orang diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. 

Ironisnya dari lima orang itu, 2 orang sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Pekanbaru dan 3 orang warga diduga kontraktor.

Dimana Pemerintah Provinsi Riau telah mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak ada pungli.

"Pemerintah sudah sampaikan dengan tegas, tidak ada pungli (pungutan liar), kok masih ada dinas yang melakukan hal itu," ujar Septina, seperti dikutip goriau.com, Selasa (11/4/17).

Ia juga menyampaikan, agar mengedepankan azaz praduga tak bersalah pada yang bersangkutan. Karena bagaimana juga, proses hukum masih berjalan dan belum menentukan siapa yang akan menjadi tersangka.

"Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita pun sama-sama menunggu, apa hasil pemeriksaan kepolisian terhadap kasus ini. Saya pun ingatkan, agar hal ini tidak terulang lagi," katanya.

Keempat yang terjaring OTT Direktorat Reskrimsus Polda Riau kemarin, berinisial RN, MT, MH, dan SAK. Selain keempat, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PU Pekanbaru Zulkifli dan Pj Kabid Jasa Konstruksi Tuswan.

Pihak kepolisian juga belum menetapkan tersangka atas kasus ini, hingga berita ini diterbitkan. Sementara keenam orang tersebut masih dalam pemeriksaan intensif di Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

Polisi pun telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp10,4 juta, satu unit komputer, dan dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), serta rangkap buku IUJK.