PEKANBARU - Komisi A DPRD Riau sebagai mitra kerja bidang hukum dan pemerintahan, tidak akan menyetujui program pelatihan yang akan diajukan pihak Pemprov Riau dalam RAPBD Perubahan 2015 yang akan segera dibahas oleh legislator.

Pasalnya, mendekati akhir tahun 2015 biasanya banyak dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, melakukan sejumlah kegiatan pelatihan yang menggunakan anggaran besar dan dinilai efek manfaatnya kurang tepat sasaran.

"Terutama pelatihan yang nilainya besar, itu akan kita tiadakan. Karena untuk melaksanakan sebuah pelatihan yang besar, maka butuh persiapan yang matang dan cukup lama. Sementara waktu kan tidak banyak tersisa," ujar Taufik Arakhman, Anggota Komisi A DPRD Riau.

Ditambahkannya, jika pelatihan yang sangat diperlukan dan tetap harus dilaksanakan dengan menggunakan anggaran besar, menurutnya pelatihan tersebut akan di tunda pada tahun anggaran 2016 mendatang, mengingat waktu untuk pelaksanaan program pelatihan tersebut sangat terburu-buru jika tetap dilaksanakan di akhir tahun ini.

"Kami juga akan selektif dan berhati-hati terhadap pengajuan program-program dan anggaran dari Pemprov, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Kami sudah berkomitmen akan sangat selektif dan berhati-hati terhadap program dan anggaran yang diajukan Pemprov Riau di APBD Perubahan ini," imbuhnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, pihaknya tidak akan berpikir ulang untuk menolak anggaran-anggaran yang dimungkinkan akan bermasalah di kemudian hari, walau pun program tersebut memang diperlukan oleh masyarakat.

"Walau masyarakat membutuhkan program tersebut, tapi kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Kalau pun nanti tetap akan dilaksanakan, akan kita upayakan dalam RAPBD murni 2016," tutupnya.