SELATPANJANG - Komisi I DPRD Kabupaten kepulauan Meranti mengelar hearing bersama forum komunitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) serta Program Nasioanal Pemerdayaan Masyarakat (PNPM) se kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (2/12) kemarin.

Hearing yang berlangsung di ruangan sidang Gedung DPRD kabupaten Kepulauan Meranti, dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dedi Putra Shi. Turut juga hadir pada hearing tersebut, E Miratna SH, Edy Masyhudi SPdi, Firdaus dan Ardiansyah.

Sedangkan dari Forum Komunikasi BKAD PNPM, hadir Ketua dan Sekretaris Forum Komunikasi, Sutarno dan Indawati MS SE, serta anggota Forum Se-Kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing, Sekretaris BKAD Merbau, Kamsiatun, Ketua Forum KPMD Tebing Tinggi, Desnatarisman, Ketua UPK Tebing Tinggi, Utomo SE, BKAD Tebing Tinggi Timur, Sa’aruddin, Sekretaris dan Bendahara BKAD Ransang, Umi Yuniati dan Erena.

Hearing dipinpim Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, itu bujuan, untuk mencari solusi dan langkah memperbaiki beberapa hal yang dikeluhkan pelaku BKAD di beberapa Kecamatan selama ini.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum BKAD PNPM Kabupaten Kepulauan Meranti, Sutarno menyampaikan, pelaku PNPM meminta agar Pemerintah menaikan honor/gaji, komunikasi lansung pelaku PNPM dengan Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi

Selanjutnya, meminta keterlibatan pelaku PNPM dalam pembahasan di DPRD, Penerimaan gaji tidak lansung diambil masing-masing pelaku PNPM tapi melalui perwakilan, dan meminta ketersedian lahan dari Pemerintah untuk pembangunan kantor BKAD per-Kecamatan.

Menjawab beberapa hal tersebut, kata Dedi Putra, mereka meminta kenaikan honor/gaji seiring dengan naik dan meningkatnya anggaran dan pekerjaan PNPM di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Komisi I akan segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi dengan pihak PMD melalui bidang-bidang terkait agar tidak ada permaslahan yang tak diingini terjadi dibelakang hari.

Menyangkut Forum Komunikasi BKAD meminta berkoordinasi lansung dengan Bupati Irwan, menurut Dedi Putra, jika permasalahan dan keluhan tersebut masih bisa dicari solusi dan diselesaikan bersama DPRD dan instansi terkait itu tak perlu dilakukan.

“Tetapi untuk terlibat lansung dalam pembahasan di DPRD itu tak bisa, karna kita mempunyai tata tertib, namun mereka bisa menyampaikan aspirsasi yang perlu kita dibahas dalam pembahasan tersebut” sebut Dedi.

Mengenai lahan untuk pembangunan masing-masing kantor BKAD, Komisi I DPRD Meranti ini juga akan segera dicari solusi bersama instansi pemerintah terkait, terlebih mereka menyatakan mampu untuk membangun kantor sendiri, namun selama mereka hanya terkendala dana untuk mencari lahan, artinya hal ini perlu dicarikan solusinya.’ungkapnya. (Sawal)