BENGKALIS  - Komisi II DPRD Bengkalis menilai kualitas pekerjaan pembangunan gedung daerah Bengkalis yang terletak di jalan Ahmad Yani samping lapangan Tugu memang buruk dan mengecewakan. 

Untuk itu komisi II secepatnya akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis selaku leading sector mega proyek tersebut serta rekanan pelaksana. 

"Secara kasat mata bisa kita lihat kualitas pekerjaan gedung daerah itu sangat kasar atau boleh dikatakan buruk. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan anggaran yang sudah tersedot. Dimana berdasarkan informasi media mencapai Rp 86 milyar ditambah masa pekerjaan yang melebihi lima tahun dan kita sangat kecewa,"pungkas Syahrial, ketua komisi II DPRD Bengkalis, Senin (9/5) terkait polemik gedung daerah tersebut. 

Dilanjutkan Syahrial, komisi II dalam waktu dekat minimal minggu depan akan memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis beserta rekanan pelaksana pembangunan gedung daerah itu. 

Selain itu komisi II juga akan meminta hasil audit BPKP tetkait anggaran yang sudah tersedot maupun kualitas pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Apalagi proyel tersebut berada ditengah kota dan mendapat sorotan masyarakat luas dari sisi kualitasnya. 

Kemudian sambung politisi Partai Golkar ini, menjadi kewajiban bagi komisi II untuk menindaklanjuti sorotan masyarakat terhadap gedung daerah yang mana fisik bangunan gedung itu sudah ada yang rusak, seperti cat mengelupas, kaca pecah-pecah, dinding sudah ada yang retak serta persoalan lainnya. Disisi lain gedung daerah itu dibangun untuk kepentingan kegiatan pemerintahan dan masyarakat serta icon daerah. 

"Kita nanti akan tanyakan berapa anggaran riil yang sudah tersedot sejak awal pembangunan sampai sekarang. Kemudian juga patut dipertanyakan kenapa pembangunannya terlalu lama melebihi 5 tahun padahal proyek gedung daerah itu bukan menggunakan sistem multiyears tapi reguler. Kalau memang nanti ditemukan kesalahan atau kejanggalan tentu harus ada follow up-nya,"tambah Syahrial. 

Sebelumnya masyarakat kota Bengkalis Irwansyah menyorot pembangunan gedung daerah yang sudah menyedot dana Rp 86 milyar tapi.tak kunjung selesai. 

Ia meminta supaya pembangunan gedung daerah itu diproses secara hukum karena hanya memboroskan APBD dan kualitasnya sangat buruk tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dihamburkan.