Legislator Riau Minta Disperindag Tindak Tegas Pangkalan Gas LPG Nakal
Minggu, 11 Oktober 2015 20:01 WIB
PEKANBARU - Kelangkaan gas melon akhir-akhir ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Riau. Legislator Riau meminta instansi terkait lebih serius mengawasi pendistribusian gas yang di peruntukan untuk masyarakat kalangan menegah ke bawah.
Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanis mengatakan, pihak terkait dalam kondisi kelangkaan gas seperti ini haris betul-betul mengawasi. Pasalnya gas tersebut diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dapat mencabut izin pangkalan yang bermain.
"Tindak tegas oknum yang bermain, jika kedapatan melakukan atau terindikasi permainan cabut izin pangkalannya. Kalau semua pendistribusian sudah diawasi dan berjalan baik, namun gas masih langka maka tinggal disampaikan kepada Pertaminan untuk mendata ulang berapa masyarakat yang akan menerima gas tersebut,"ujarnya.
Sementara itu, Kadisperindag Provinsi Riau M Firdaus ketika ditemui di DPRD Riau mengata mengatakan, pihaknya telah meminta Pertamina untuk melakukan pantauan langsung ke lapangan.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina, kemudian juga dengan Kabupaten/Kota daerah mana saja yang langka. Kami juga sudah meminta Pertamina untuk melakukan operasi pasar," katanya.
Dijelaskannya juga, saat ini pihaknya tengah berusaha mencari akar dari permasalahan langkanya gas melon di kalangan masyarakat Saat ini, dengan cara meminta pemerintah kabupaten dan Kota untuk melakukan pendataan masyarakat miskin, yang mendapatkan prioritas pendistribusian gas tersebut.
.
"Disperindag Kabupaten/Kota juga harus meningkatkan pengawasan. Selain itu, perangkat desa dan kelurahan juga harus teliti dan berperan aktif untuk melakukan pengawasan, jadi benar-benar masyarakat tidak mampu yang dapat membeli gas," tutupnya.
(rdk/rpc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Politik
Ketua Pansus Sebut Deadline Penyelesaian RTRW Riau Belum Sampai Sebulan
-
Politik
Pansus RTRW Riau Tidak Akomodir Kepentingan Perusahaan
-
Politik
Hearing Empat Kabupaten, Pansus RTRW Riau Beberkan Perubahan
-
Politik
DPRD Riau Targetkan KUA PPAS Dibahas Agustus 2017
-
Politik
Ketua Pansus RTRW Riau Bantah Usulkan Tambahan Kawasan Hutan Diputihkan
-
Politik
Koordinator Pansus RTRW Riau Heran Ada Penambahan Lahan untuk Diputihkan

