PEKANBARU - Masyarakat Provinsi Riau kini sedang dirundung masalah kabut asap. Kondisi kabut asap yang saben tahun muncul ini menjadi masalah lingkungan cukup pelik di masyarakat dan ditambah upaya pemerintah masih kurang maksimal dalam menanganinya.

Disisi lain ada kejadian yang menonjol dan sangat melukai hati rakyatnya. Sebanyak 65 anggota DPRD Riau dikabarkan sudah melakukan "plesiran" berkedok studi banding ke luar negeri. Spontan saja, masalah ini mendapat tanggapan serius dari berbagai kalangan.

Misalnya Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, mengecam keras rencana dan kabar "plesiran" ke luar negeri berkedok studi banding 65 anggota DPRD Riau tersebut disaat masyarakat sedang tertimpa musibah kabut asap.

"Di saat jutaan rakyat Riau sedang sengsara terpapar musibah bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan, di tengah ekonomi nasional sedang lesu, resapan APBD yang rendah, malah wakil mereka di legislatif provinsi malah berfoya foya ke luar negeri. Ini sungguh terlalu," tukasnya, Jumat (11/9/15).

Usman menambahkan, uang rakyat yang tersedot untuk "plesiran" berkedok studi banding itu cukup fantastik. Untuk perjalanan 65 anggota DPRD Riau ke Norwegia dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp7,3 miliar. 

Dikatakan Usman, anggaran sebessr itu disiapkan Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk membiayai transportasi, tempat tidur, makan-makan, dan uang saku. Tidak menutup kemungkinan juga anggaran itu untuk biaya shopping, belanja-belanja, dan lain sebagainya.

"Anggaran jalan-jalan anggota DPRD Riau ke luar negeri ini jumlah empat kali lipat dibandingkan anggaran penanggulangan bencana kabut asap yang hanya sebesar Rp1,4 miliar. Mereka ingin pergi pada saat rakyat tertimpa bencana," tegas Usman.

Menurutnya, kunjungan anggota DPRD Riau ke luar negeri yang dilakukan pada saat hampir tidak ada daerah ini yang selamat dari bencana kabut asap dan sudah menimbulkan korban jiwa, membuat miris dan melukai hati rakyat. Tak ada perasaan, tak ada kepedulian bahkan dianggap tak lagi menjadi bagian rakyat Riau.

''Ini merupakan bentuk pemborosan uang rakyat. Dan tidak patut dilaksanakan di tengah kondisi masyarakat menghadapi kesengsaraan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan," tandasnya sebagai dilansir dari situs riauterkinicom.

Usman melihat urgensi kunjungan keluar negeri itu juga tidak penting dan bukan domain DPRD. Apalagi studinya soal pengelolaan ikan. Semestinya yang harus belajar itu orang dinas terkait dan tidak harus ke luar negeri. 

Kondisi ini berarti menunjukkan pula kualitas anggota DPRD Riau yang masih belum paham dan responsif terhadap persoalan asap yang tengah dihadapi oleh jutaan masyarakat Riau, dan ini menunjukan bahwa para anggota dewan hanya mementingkan hasrat pribadi untuk berfoya-foya di luar negeri dan tidak membawa hasil apa-apa setelah pulang nantinya.

Biaya yang dikeluarkan rakyat melalui APBD 2015 ke anggota DPRD untuk perjalanan dinas sudah sangat besar. Tahun 2015 anggaran perjalanan dinas mencapai Rp45 miliar. Rinciannya, untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah Rp25 miliar, perjalanan dinas Alat Kelengkapan Dewan dalam dan luar daerah Rp13 miliar.

Ditambahkannya, biaya kunjungan keluar negeri pimpinan dan anggota DPRD Riau sebesar Rp7,3 miliiar sehingga total dana jalan-jalan sebesar Rp52,3 miliar. Jumlah yang cukup fantastis ini sangat melukai masyarakat banyak. Sebab, dana segitu banyak belum bisa memberikan efek baik yang diciptakan wakil rakyat untuk daerah ini.