PEKANBARU - Pansus DPRD Riau tentang Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, lakukan kunjungan kerja ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, DKI Jakarta. 

"Kunjungan kerja kita kali ini untuk menambah data kita dalam melengkapi Raperda yang tengah kita susun," kata Ade Hartati Rahmat, Ketua Pansus kepada wartawan via telfon, Jumat (28/10/16). 

Politisi PAN ini menyebut, pemerintah DKI ternyata sudah menyiapkan ruang terbuka hijau dan ramah anak di semua kelurahan yang ada. Selain itu, berbagai cara disiapkan untuk mencegah kekerasan perempuan dan anak. 

"Segala hal dari kunjungan tadi akan menjadi data tambahan kita. Dalam waktu dekat akan kita koordinasikan dengan instansi terkait, karena bagaimanapun, persoalan perempuan dan anak tidak bisa diabaikan," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, dari data yang diterima pihaknya, jumlah tindak kekerasan perempuan dan anak di Riau mencapai 229 kasus. Jumlah ini tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. 

"Kita tidak ingin, ke depannya masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Riau. Raperda ini nantinya akan mengatur semua terkait perempuan dan anak, termasuk sanksi berat yang dijatuhkan kepada pelaku," tutupnya. 

Terakhir ia menyebut, berkemungkinan judul Pansus yang dipimpinnya akan diubah. Perubahan dilakukan karena dalam judul tidak mencantumkan untuk anak dan keluarga berencana. 

"Soal judul, kita rencanakan untuk mengubahnya, karena judul yang kita tidak mencantumkan anak dan keluarga berencana, hanya soal perempuan saja," tutupnya.