PEKANBARU : Tanpa alasan yang jelas, banyak kepala dinas (Kadis) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau "mangkir" dari undangan rapat paripurna DPRD Riau yang digelar hari ini, Kamis (20/11/14). 

"Sikap Kadis seperti ini sangat kita sayangkan, apa salahnya hadirilah paripurna dewan ni, apalagi agendanya berkaitan dengan mereka," kata Mansyur, Anggota Komisi D DPRD Riau. 

Untuk itu, politisi PKS ini meminta kepada pelaksana tugas (Plt) gubernur Riau agar mengambil sikap tegas. Hal ini agar pada paripurna selanjutnya, Kadis yang awalnya tidak hadir, bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Riau.‎ 

"Jika tidak ada tindakan tegas, maka seperti inilah terus tingkat kehadiran Kadis dalam paripurna," jelasnya.‎ 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan para pejabat Pemprov memboikot agenda dewan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu. 

Dalam paripurna kali ini, ada tiga agenda yang akan dibahas, diantaranya tentang penyampaian pandangan umum fraksi tentang Rancangan Perarutan Daerah Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin sekaligus pembentukan panitia khusus.‎ 

Penyampaian pandangan umum fraksi tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sekaligus pembentukan panitia khusus. 

Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah inistaitif Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan Peraturan Daerah.