ROKAN HULU : Sesuai hasil reses dilakukan Anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul) di empat daerah pemilihan (Dapil) belum lama ini, sebagian besar aspirasi masyarakat masih menginginkan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan bidang pendidikan.

Hal itu terungkap dari Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses wakil rakyat di empat Dapil dipimpin Wakil Ketua Abdul Muas di Gedung DPRD Rohul, Selasa (6/1/15). Rapat itu dihadiri Sekdakab Rohul Damri Harun, dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Rohul.

Menurut Abdul Muas, dari hasil reses yang dilakukan dewan di seluruh desa tersebar di 16 kecamatan, aspirasi masyarakat ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rohul.

"Ada jalan yang sudah disiram sirtu (pasir batu, red), namun banyak batu yang hilang. Termasuk jembatan rusak dan putus, serta ada gorong-gorong yang pecah," kata Abdul Muas kepada riauterkinicom seusai Rapat Paripurna, Selasa sore.

"Secara umum, hasil reses anggota yakni masalah peningkatan jalan penghubung dan jembatan. Di Dinas Pendidikan, banyak sekolah yang perlu diperbaiki," tambahnya.

Dia mengungkapkan sebagaimana disampaikan perwakilan dari Dapil IV, bahwa hasil reses dewan tahun sebelumnya belum diakomodir. Pada periode ini, dia berharap besar, aspirasi itu diakomodir oleh Pemkab Rohul.

Meski demikian, Abdul Muas juga mengakui bahwa APBD Rohul 2015 belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi dewan.

"Saya mengharapkan aspirasi yang mendesak atau memang dibutuhkan oleh masyarakat diutamakan," ujarnya.

Sementara itu, Sekdakab Rohul Damri Harun juga mengakui bahwa seluruh hasil reses tidak akan mampu ditampung di APBD Rohul 2015. Hasil rekapitulasi, jika seluruh kegiatan dilaksanakan akan menelan dana lebih dari Rp4 triliun. Sementara, total APBD Rohul tahun ini hanya sekitar Rp1,576 triliun.

Menurut dirinya, hasil reses yang sebagian besar merupakan aspirasi peningkatan jalan dan jembatan akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Seluruh hasil reses akan dipilah, mana yang menjadi skala prioritas.

"Hasil reses akan disinkronkan dengan Musrenbang Kabupaten. Apakah kegiatan-kegiatan itu benar-benar menjadi aspirasi masyarakat atau tidak, semua akan jelas," jelas Damri.