DUMAI - Proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif (Pileg) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Comfort Dumai diwarnai aksi demo dari kalangan mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Dumai. Aksi berjalan damai dan mendapat pengawasan serta pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat, Ahad (20/4/14).



Tuntutan mahasiswa dari berbagai organisasi dari perguruan tinggi lokal ini mengindikasikan terjadi kecurangan dan markup dalam penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kota ini.



Koordinator aksi dari Himpunan Mahasiswa Dumai, Sukrizal menyatakan, diduga terjadi perbedaan signifikant hasil perolehan suara berdasarkan formulir C1 dan D1 di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).



"Jumlahnya tidak sesuai, suara sah dan tidak sah tidak disebutkan, dan ini kita duga telah terjadi kecurangan, yaitu penggelembungan suara," kata Sukrizal dalam orasinya.



Dia menjelaskan, selain perbedaan data suara dari formulir C1 dan D1, mahasiswa juga menilai banyak para saksi partai politik atau calon independent tidak sesuai dalam penghitungan suara.



Karena itu, pendemo meminta KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).



"Banyak indikasi kecurangan yang ditemukan, dan kami menuntut KPU untuk menggelar penghitungan ulang surat suara," jelasnya.



Sejumlah TPS yang ditengarai terjadi kecurangan, sebutnya, seperti di Kecamatan Dumai Timur berdasarkan temuan Tim Gerakan Sejuta Relawan yang disebar di seluruh tempat penyelenggara pemungutan suara pada 9 April lalu.



"Temuan ini sudah kita sampaikan kepada Panwas melalui surat resmi, tapi tidak ditanggapi. Solusinya kami meminta dilakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS yang terindikasi terjadi kecurangan tersebut," terangnya.



Aksi massa berharap agar KPU dan Panwas lebih terbuka kembali dan secepatnya menyelesaikan persoalan sebelum dilakukan penetapan melalui pleno.



Ketua Panwas Dumai, Indra Effendi menyebutkan, berdasarkan proses seluruh tahapan yang telah berlangsung, pihaknya bersama KPU menilai tidak ada potensi untuk melakukan penghitungan ulang.



"Kita bekerja berdasarkan peraturan perundangan berlaku, dan sejauh ini tidak ada alasan bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan penghitungan ulang," jelasnya.



Namun, Panwas sangat mengapresiasi kepeduliaan dan suara mahasiswa dalam proses pemilu ini dengan menyuarakan aspirasi secara demokratis dan tertib.***(din)