PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, diharapkan tidak terjebak dalam konflik internal Partai Golkar yang kini masih terjadi. Dia diminta memilih fokus mengurus pembangunan di Riau.

Harapan ini disampaikan pengamat otonomi daerah, Petrison SS, dari Jakarta, Minggu (29/3/2015), melalui telepon selulernya. 

"Sebaiknya Pak Andi (panggilan akrab Plt Gubri) fokus saja pada tugasnya sebagai gubernur. Itu lebih baik  karena tugas sebagai Plt Gubri sangat berat dengan kondisi sekarang," katanya seperti dikutip dari halloriau.com.

Menurut Petrison, tidak maksimalnya penyerapan APBD 2014 mesti menjadi pelajaran bagi Plt Gubri dan diharapkan tidak terulang pada APBD 2015 ini.  

"Sekarang sudah masuk triwulan dua tahun 2015, kita lihat penyerapan anggaran juga masih minim. Kita harap Plt Gubri benar-benar fokus karena ini tahun pertamanya jadi orang nomor satu di Riau," lanjutnya.

Dikatakan Petrison yang juga konsultan politik dari Indonesia Survei (Indos) ini, Andi Rachman tidak rugi melepaskan posisinya sebagai Plt Ketua Golkar Riau pada situasi konflik saat ini.  Karena itu akan menghabiskan energi dan membuatnya tidak fokus menakhodai pemerintahan Riau yang sangat butuh perhatian lebih. 

"Pak Andi bisa tiru Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya atau Ahok yang memilih fokus di pemerintahan. Tapi Pak Andi tak harus keluar dari Golkar. Cukup keluar dari konflik dan maksimalnya saja sebagai Gubernur," lanjutnya.

Dia yakin Andi bisa membuat era baru pemerintahan Riau karena dia tidak punya beban politik. 

"Apalagi Riau jadi percontohan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pak Andi juga akan didukung jajaran pejabat hasil seleksi terbuka yang segera diumumkan dan bisa langsung ngebut. Selanjutnya biar masyarakat yang menilai," ujarnya.

Pada bagian lain,  Petrison menyebutkan fenomena Plt Kepala Daerah juga akan menjadi isu nasional. Karena keterbatasan kewenangannya  menjadi kendala menjalankan program pemerintahan. 

"Pakar hukum dan politik harus mencari terobosan supaya posisi Plt Kepala Daerah tidak berlarut-larut. Contohnya Bengkulu tahun 2010, Banten 2013 dan banyak lainnya. Sebentar lagi 270 kepala daerah juga Plt terkait Pilkada serentak," tukasnya.