PEKANBARU - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Pragraf Penjelas yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau ke pemerintah Provinsi (Pemprov) atas Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2014‎ diragukan sekaligus dipertanyakan wakil rakyat di DPRD Riau.‎ 

"‎Saya ragu dengan WTP yang diserahkan. Ini patut dipertanyakan dan jadi tanda tanya bagi kita semua," kata Muhammad Adil, Anggota Komisi E DPRD Riau kepada sejumlah awak media, Selasa (09/06/15). ‎ 

Menurutnya, opini WTP yang diberikan tidaklah tepat, apalagi ‎berbagai persoalan mendera Provinsi Riau tahun 2014 lalu. Mulai dari serapan anggaran rendah sampai tingginya prediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPa) 2014. ‎ 

"‎Saya ingin tahu bagaimana penilaian WTP ini, saya ragu dengan penilaian BPK, apa standar dan kadar ukuran sehingga Provinsi Riau mendapatkan WTP. Bagaimana mau membuat efek jera kepada Pemprov," ungkapnya. ‎ 

‎ Hal senada juga dikatakan Ma'mun Solikhin, Anggota Komisi B DPRD Riau. Ia pun sependapat, Provinsi Riau tidak wajar mendapatkan WTP, serapan anggaran masih rendah ditambah lagi tingginya SilPa Riau. ‎ 

"Ini bisa menjadi catatan khusus bagi Pemprov agar ke depannya persoalan-persoalan yang terjadi di 2014 tidak akan terulang lagi. Ketidakwajaran WTP ditambah lagi dengan banyaknya program kerja yang tidak tepat sasaran," tutup ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau ini.‎