PEKANBARU - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan ke depan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdasarkan kebutuhan. 

Tidak lagi seperti sebelumnya, hanya berdasarkan keinginan, tanpa tahu berapa kebutuhan sebenarnya. Menpan-RB menegaskan, penerimaan sistem gelondongan seperti dulu tak lagi, tak lagi berlaku. 

"Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jadi tak lagi menerima dengan gelondongan," kata Menpan-RB, usai memberikan arahan kepada peserta Rakor Camat Indonesia Bagian Barat, Kamis (16/11/17). 

Misalnya, jika daerah konsentrasi kebutuhan dalam hal infrastruktur, berarti yang dibutuhkan sarjana sipil. Begitu juga bidan pertanian, bidang pertambangan tentu yang dibutuhkan sarjana terkait.

Tidak itu saja, kalau pun daerah sudah melengkapi sesuai dengan kebutuhan ASN yang diinginkan, Menpan-RB menegaskan akan melihat lagi sebesar apa belanja daerah. Jika belanja pegawai melebihi 50 persen dari total APBD, Menpan-RB menjamin akan menolak usulan perekrutan ASN baru tersebut.

Karena, yang namanya belanja daerah harus berdasarkan kepentingan publik. Harus dimanfaatka untuk kepentingan lebi luas. Seperti halnya infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan. 

"Kita tinju lagi berapa belanja daerahnya. Kalau belanja pegawainya di atas 50 persen, kita tak kasih. Masa belanja daerah hanya untuk pegawai saja," tegas Menpan-RB.