PEKANBARU : Diperlukan satu kajian sebelum melaksanakan moratorium lima tahun penerimaan PNS dari pemeritah pusat. Diantaranya, terkait kesiapan daerah untuk menyetujui kebijakan tersebut.

Demikian dikatakan Kepala BKD Riau Muhammad Guntur, Jumat (7/11/14). Prinsipnya, setiap daerah memiliki kebutuhan yang tidak sama.

"Belum ada perkembangan, kita belum bisa mengatakan bisa atau tidak. Yang jelas perlu kajian dulu," kata Guntur.

Dijelaskanya, antara daerah satu dengan lainya belum tentu sama. Bisa saja ketika ada daerah satu sudah cukup, sementara yang lainya justru masih kurang.

Apalagi biasanya setiap tahun, pasti ada ratusan PNS yang memasuki masa pensiun. Bahkan jika dalam hitungan 5 tahun jumlahnya bisa mencapai ribuan.

Dengan begitu, apa yang sudah menjadi kebijakan pusat tersebut tetap harus disinkronkan dengan daerah.

Hal itu papar Guntut lagi, tergambar pada pembahasan dalam pertemuan BKD se-Indonesia dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Jakarta baru-baru ini. Berbagai argumen dilontarkan terkait atas rencana itu.

"Dari pertemuan itu tak ada membuahkan hasil. Prinsipnya hampir seluruh daerah meminta dilakukan kajian lebih dalam lagi," ungkap Guntur.