MERANTI - Dana desa yang akan mulai dikucurkan Pemerintah Pusat sudah seharusnya bermanfaat bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Termasuk, desa-desa yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru saja meraih daerah pemekaran terbaik kedua Indonesia.

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir percaya, beberapa desa bisa menggunakan dana desa untuk kemakmuran masyarakat. "Jangan ada penyimpangan atau penyelewengan dana desa, gunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa," ujar Irwan dalam acara pelantikan Kepala Desa di Sesap, kemarin.

Irwan menjelaskan, ada lima Perbup yang harus disiapkan dalam pencairan dana desa, yakni Alokasi Dana Desa, Perbup Pendapatan Desa, Perbup Tata Cara Pengelokasian Dana Desa, Perbup Tata Cara Evaluasi Perdes dan Perbup Program Meranti Mandiri (PMM). Dari lima Perbup tersebut, baru Perbup PMM saja yang sudah siap.

Hal itu dikarenakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baru dikeluarkan pada Maret lalu, sementara kelima Perbup tersebut harus disesuaikan dengan Permendagri itu. 

Sedangkan perbup untuk alokasi dana desa pada tahun anggaran 2014, Permendagri Nomor 37 tahun tidak bisa dipakai lagi untuk alokasi dana desa pada tahun anggaran 2015 karena ada beberapa perubahan aturan pelaksanaan dan teknis dan ada juga penambahan peraturan alokasi belanja, apalagi menyangkut keuangan desa. 

Irwan optimis, pekan kedua pada bulan Mei mendatang dana desa sudah bisa dicairkan.

Dijelaskannya, desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, mendapatkan alokasi sekitar Rp 1,4 miliar per desa. Namun, tentu saja jumlah deatilnya dana yang diterima setiap desa akan berbeda karena ada empat juklak yang menjadi dasar perhitungan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan kemiskinan.

Terkait soal besaran dana desa yang masih relatif kecil, Irwan menjelaskan, untuk tahun ini, alokasi anggaran pusat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. 

Kebijakan ini dilakukan agar disparitas antardaerah tidak terlalu jauh. Bupati berharap, Kepala Desa tetap memperhatikan daerah yang dipimpinnya agar keluar dari status tertinggal.