MERANTI - Akhirnya penggunaan APBD tahun 2016 sudah bisa direalisasikan. Ditandai dengan penyerahan DPA oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, kepada seluruh kepala SKPD di ruang rapat Kantor Bupati, Jumat (26/2/16).

 

Selain penyerahan DPA, kepala SKPD juga diharuskan membaca dan menandatangani pakta integritas antikorupsi. Pembacaan pakta ini dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ardhani yang diikuti seluruh Kepala SKPD dengan disaksikan Bupati Irwan, Wakil Bupati Said Hasyim, Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Sekda Iqaruddin.

"Penyerahan DPA ini merupakan tahapan pelaksanaan APBD. Usai penyerahan DPA ini, seluruh SKPD agar segera menyiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan anggaran," tegas Irwan saat memberikan sambutan.

 

Secara khusus Irwan menegaskan bahwa pada tahap pertama pencairan, seluruh SKPD agar memprioritaskan pembayaran hutang kegiatan atau proyek yang dikerjakan pihak ketiga pada tahun anggaran lalu. Selain itu juga menyegerakan pencairan insentif bagi seluruh pegawai dan tenaga honorer.

 

"Untuk menciptakan ketenangan, saya minta prioritaskan pembayaran utang kegiatan atau proyek yang dikerjakan pihak ketiga pada tahun 2015 lalu, bagi SKPD yang memiliki utang. Mulai Senin depan, siapkan segala administrasinya dengan baik," perintahnya.

 

Irwan juga menjelaskan tentang penandatangan pakta integritas dalam penyerapan DPA tahun ini. Menurutnya hal tersebut merupakan amanat undang-undang aparatur sipil Negara (ASN). Selain itu dalam upaya menuju Kepulauan Meranti bebas korupsi.

 

Bupati juga sempat menyinggung keraguan dalam membayarkan insentif kerja bagi PNS. Penyebabnya dalam dua bulan belakangan dia menilai PNS nyaris tidak memiliki kerja tambahan selain tugas rutin. Padahal pada prinsipnya insentif itu diberikan atas beban kerja tambahan. Sementara dalam dua bulan ini tidak ada beban kerja tambahan karena kegiatan yang tertuang dalam APBD belum bisa dijalankan.

 

"Namun saya diingatkan bahwa hampir seluruh PNS sudah menggadaikan SK untuk kredit di bank. Sementara untuk belanja makan sehari-hari berharap pada insentif. Akhirnya dengan pertimbangan ini kita terpaksa mencairkan insentif ini. Ini murni pertimbangan kemanusiaan," paparnya.

 

Pemkab Meranti Perketat Anggaran

 

Terkait dengan melambannya perekonomian tanah air yang berdampak pada pemotongan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, Bupati Irwan meminta Pemkab untuk mewaspadainya dengan cara memperketat pengelolaan anggaran daerah.

 

"Kita harus berkaca dengan apa yang terjadi tahun 2015 lalu. Dimana, Pemkab Meranti berhutang dengan pihak ketiga (rekanan, red) karena tidak dapat membayar kegiatan atau proyek yang sudah dikerjakan akibat kosongnya kas daerah. Kekosongan itu bukan pada dasarnya memang kesalahan kita,tetapi akibat gagal salur alokasi anggaran daerah dari pusat," papar Irwan dikesempatan penyerahan DPA APBD 2016 tersebut.

 

Dijelaskannya, dalam kerangka penyusunan APBD, anggaran yang tersedia dalam DPA merupakan perkiraan anggaran maksimal yang uangnya belum tersedia secara utuh.Anggaran itu diperkirakan masuk ke kas daerah melalui kinerja masing-masing SKPD, dan transfer dana dari pusat serta pemerintah provinsi.

 

"Nah, tahun 2015 lalu ada sekitar Rp120 miliar yang gagal salur atau tidak ditransfer oleh pusat ke Meranti akibat perlambatan ekonomi, terutama pengaruh turunnya harga minyak. Sementara tahun lalu serapan anggaran kita sangat tinggi, mencapai 90 persen lebih," tambahnya.

 

Irwan memperkirakan tahun ini perlambatan ekonomi di seluruh tanah air masih akan terjadi. Penyebab utamanya adalah dampak ekonomi global yang menurun akibat anjloknya harga minyak serta turunnya nilai ekspor Indonesia. Diperkirakan kasus seperti tahun 2015 bisa terulang jika daerah tidak mengantisipasi.

 

"Ekonomi negara kita sedang melambat, Meranti juga akan melambat pertumbuhan ekonominya. Jadi, kita harus antisipasi agar jangan sampai lagi pemerintah daerah berhutang ke rekanan. Caranya, jika dahulu setelah DPA diterima semua kegiatan langsung bisa dilaksanakan dan dicairkan anggarannya, tahun ini tidak lagi. Kita akan mengeluarkan SPD tiap bulan. Jadi, jika anggarannya sudah tersedia baru kegiatan dilaksanakan," tuturnya.

 

Bupati Irwan juga meminta seluruh SKPD melakukan efisiensi dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas. Disamping itu, menyegerakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung.

 

Usai penyerahan DPA, Irwan memerintahkan setiap SKPD memprioritaskan pembayaran insentif dan honor serta hutang ke pihak rekanan. "Dengan dibayarkan insentif dan honorer mudah-mudahan bisa ikut mendorong bergairahnya kembali ekonomi daerah.

 

Soalnya, nanti PNS dan tenaga honorer kita akan belanja, sehingga pasar bisa bergairah kembali. Memang tidak terlihat ekonomi daerah kita itu terpengaruh akibat lambatnya pelaksanaan APBD, namun terasa pasar itu kurang bergairah sejak dua bulan belakangan ini," papar Irwan.

 

Dia juga mengingatkan tingginya jumlah tenaga honorer di Meranti, bahkan disebut tertinggi di Provinsi Riau. "Ini perlu kita kaji lagi, honorer seperti tenaga kebersihan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang jumlahnya sangat besar itu. Jangan sampai nantinya kita dianggap Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara sebagai daerah yang melakukan pemborosan," tutupnya.