MERANTI - Pemerintah Kabupatn Kepulauan Meranti bersama para tokoh masyarakat kembali kedatangan Legislator dari Komisi A DPRD Provinsi Riau.

Kedatangan Wakil Rakyat ini dalam rangja kunjungan kerja di Kabupaten Meranti untuk menghimpun semua aspirasi masyarakat dibidang hukum dan pemerintahan, bertempat di Aula Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Selasa malam (11/2).

Kedatangan Komisi A yang dipimpin oleh Ketua Komisi Ir. Hazmi Fatah bersama anggota yakni Abdul Fatah Dapil Meranti, Taufikurahman, Nasril, M. Harfa, Sumianti. Sangat diapresiasi oleh Bupati Kabupaten Meranti, H. Irwan, M.si dan Sekdakab. Drs. Iqaruddin, Msi bersama jajaran serta tokoh masyarakat yang hadir.

Bupati berharap kedatangan Legislator DPRD Riau mampu menjembatani berbagai aspirasi strategis yang menjadi masalah klasik di Kabupaten termuda di Provinsi Riau ini. Seperti harapan yang disampaikan kepada Komisi B dan Komisi C dari DPRD Riau yang lebih dulu datang. 

Bupati meminta Meranti lebih di perhatikan, kecendrungan Pemerintah Provinsi Riau yang hanya mengurus Kota Pekanbaru jangan terulang lagi.

Menurutnya, Meranti yang merupakan bagian dari Provinsi Riau juga membutuhkan perhatian untuk menggesa pembangunannya. Bupati Meranti turut menyampaikan kekecewaan dan kerisauannya, karena setiap kali melakukan koordinasi ditingkat Provinsi minim realisasi. 

"Tiap koordinasi yang kami lakukan dengan Provinsi Riau hanya berlalu dalam sunyi tanpa realisasi, Riau bukan saja Pekanbaru tapi kami ingin Riau yang sesungguhnya," ujar Bupati.

Diakui Bupati, sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2009 lalu, Kabupaten pemekaran dari Bengkalis ini seolah di anak tirikan, terbukti dengan tidak meratanya kucuran APBD Riau. 

Padahal sebagai Kabupaten baru, Meranti justru lebih membutuhkan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalan dari Kabupaten Kota yang lebih dahulu terbentuk. 

Disamping itu dengan beratnya kondisi alam anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dan inilah yang harus dipahami oleh Provinsi sebagai bahan pertimbangan.

Kekecewaan Bupati terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang selalu menganaktirikan Meranti turut dirasakan oleh masyarakat, jika itu dibiarkan berlarut-larut dan Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat diwilayah pesisir bisa saja muncul Provinsi Riau lainnya. 

"Jika Riau bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Riau maka Riau akan tetap menjadi satu Riau," ujar Bupati tapi bisa sebaliknya.

Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat H. Nazarudin, disamping kecewa dengan tidak meratanya kucuran dana alokasi dari Provinsi untuk Meranti, pembina partai Demokrat Meranti ini juga mempertanyakan koordinasi Pemprov dengan pusat yang tak kunjung mengesahkan RT/RW Provinsi Riau. Akibatnya kebun masyarakat yang telah bertahun menjadi sumber penghasilan dan penghidupan tergolong dalam wilayah hutan. 

Masalah yang tak kalah penting tumpulnya penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan pembalakan, dimana jika masyarakat yang melakukan langsung ditindak sementara jika dilakukan oleh perusahaan tak kunjung diproses. "Komisi A sebagai wakil kami di Legislatif yang juga membidangi masalah hukum harap memperhatikan," ujar H. Nazarudin.

Dalam pertemuan singkat yang berlansung santai tersebut beberapa kepala instansi terkait di Jajaran Pemda Meranti dan KPU turut menyampaikan aspirasi atas masalah yang dihadapi.

Ketua KPU Meranti menyoroti masalah jadwal pelaksanaan Pilkada serentak yang hingga kini belum jelas dimana Meranti masuk dalam salah satunya. 

Dikatakan Yusli, SE Yang menghawatirkan jika Pilkada dilaksanakan pada Januari atau February 2016, KPU akan mengalami kendala anggaran untuk cetak suara dan honor KPPS karena tidak bisa memakai anggaran 2015. Selain itu pengiriman Logistik di Kabupaten Meranti dikaui membutuhkan waktu yang lama karena medan yang berat.

Menyikapi hal itu anggota Komisi A Emiratna meminta semua pihak terkait, dapat mengajukan proposal dan berkoordinasi aktif dengan DPRD Riau sehingga dapat difasilitasi termasuk konsultasi masalah Perpu Pilkada yang masih belum jelas.

Komisi A juga berkeinginan mendengar aspirasi masyarakat Meranti lebih dalam dan berharap dapat dihadirkan saat pembahasan Musrenbang. "sehingga kami lebih tahu yang diingini okeh masyarakat Kabupaten yang tentunya juga keinginan di Legislatif," ujar Emiratnya.

Masalah lainnya yang akan diperjuangkan Komisi A terkait jatah rumah layak huni sebanyak 6000 rumah dengan pembagian 3 rumah perdesa dan Meranti turut mendapat jatah.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komisi A, Hazmi Fatah yang meminta SKPD Kabupaten Meranti menggelar komunikasi intensif dengan DPRD dan Eksekutif di Provinsi Riau. Acara silahturahmi diakhiri dengan foto bersama Bupati dan anggota Komisi A.