PEKANBARU - Realisasi keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016 baru mencapai angka sepuluh persen.

Ini menyebabkan dinas yang dipimpin Dwi Agus Sumarno itu masuk dalam barisan garis merah serapan terendah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Realisasi keuangan kami memang masih rendah, tapi lihatlah realisasi fisik Ciptada. Sudah mencapai 51,93 persen. Kalau di kami, tentunya realisasi fisik jauh lebih utama daripada setelah dibayar orangnya (Kontraktor) kabur terus pembangunan tidak selesai," tutur Kadis Ciptada Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno di Pekanbaru, Selasa (1/11/2016).

Meski ia tidak menampik bahwa SKPD yang dipimpinnya mendapat nilai rapor merah, menantu Gubernur Riau no-aktif Gubernur Riau Annas Maamun ini membela diri bahwa sejumlah proyeknya tetap bisa berjalan lancar.

"Kerjaan Ciptada melakukan pembangunan, tetapi kebanyakan kontraktor pelaksana pembangunan tidak mau mengambil termin. Apa karena uangnya belum cair, terus kami dianggap tidak bekerja?" bela Dwi.

Bahkan ia pun meyakini, kalau saja kontraktor mau mengambil uangnya pastilah realisasi keuangan Ciptada sudah maksimal dari target. "Jangan disamakan dengan dinas-dinas lain," kata Dwi sekali lagi.

Seperti diketahui, sepuluh dinas dan badan yang memiliki serapan terendah pada APBD Riau 2016, yaitu Dinas Pendapatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dispertanak, disdikbud, Petala bumi, Diskominfo, Disbun, Distamben dan ESDM, Dinas Ciptada.