PEKANBARU : Puluhan massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). HTI menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah zalim, karena hanya akan menyengsarakan masyarakat.

"Kenaikan harus ditolak. Ini adalah kebijakan zalim," kata juru bicra HTI, Muhammad Ismail Yusanto, Jumat (7/11/14).

Menurut Muhammad Ismail, benar secara nominal subsidi BBM naik pesat dari awalnya Rp90 triliun pada 2005 menjadi Rp246 triliun pada tahun ini. Bahkan bila memasukan energi listrik yang didalamnya juga ada subsidi subsidi untuk BBM dengan total Rp350,3 triliun. Meski secara nminal subsidi terus meningkat BBM terhadap APBN tetap.

Karena itu, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditotal. Sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

Hasil sensus 2010 menunjukan bahwa BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen kalangan menangah, 6 persen menengah ke atas dan hanya 2 persen untuk orang kaya.

Dari jumlah kenderaan di Indnesia yang mencapai 53,4 juta (2010) sebanyak 82 ersen diantanya merupakan kenderaan roda dua yang nota bene menengah ke bawah.

"Kami ingatkan pemerintah bahwa kemanikan harga BBM ditengah kesulitan hidup seperti sekarang bisa menimbulkan gejolak sosiaal karena tekanan ekonomi akibat kenaikan BBM," tegas Muhammad Ismail lagi.