PEKANBARU - Kepala Dinas Perhubungan Riau Rachmad Rahim lakukan lakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tekhnis (NKPT) antara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Panijo. 

Kegiatan ini juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (7/5/15). Ada pun tujuan dari NKPT ini, yakni untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan laporan keuangan. 

Kadishub Riau Rachmad Rahim menyatakan dirinya siap mewujudkan manajmen pemerintahan yang baik dan transparan. Baik dari segi aturan serta transaparan dalam melaksanakan kegiatan kedinasan. 

Dia juga menegaskan tidak akan bermain-main dalam menata kelola, sebagaimana yang telah dipercayakan Plt Gubri terhadapnya. Untuk menciptakan tata kelola yang baik itu, maka Dishub Riau mengundang BPKP meminta saran agar tugas kedinasan yang dilaksanakan bisa tetap on the track. 

"Kami akan terus berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak saatnya lagi kita bermain-main. Karena itulah kami mengundang BPKP ke sini," papar Rachmad. 

Mantan Sekretaris Bappeda Riau ini juga mengajak kepada seluruh jajahannya, agar dapat bekerja sesuai dengan koridor seperti yang telah ditentukan dalam peraturan daerah mau pun pusat. 

"Saya bukan hanya menargetkan tuntas 100 persen pelaksanaan kegiatan pada Desember nanti, tetapi juga semua pelaksanaan akan berjalan dengan baik tanpa ada menimbulkan masalah," ujarnya. 

Kepala BPKP Panijo menyatakan, akan berupaya memberikan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini banyak dijabat pimpinan baru termasuk salahnya Dinas Perhubungan ini. 

Karena itu, pihaknya akan membuka diri sebagai tempat konsultasi, serta memberikan bimbingan agar semua tugas-tugas yang telah dijalankan tetap on the track. "Kami punya komitmen membawa SKPD, terutama SKPD baru dilantik. Kami membuka diri sebagai bentuk dukungan atau penyelenggaraan pemerintahan," kata Panijo. 

Lebih lanjut, Panijo juga menyarankan, dimedio tahun 2015 ini, belum banyak penyelenggaraan kegiatan yang bisa dijalankan pemerintah provinsi melalui SKPD secara maksimal. Beberapa persoalan memang menjadi kendala tekhnis diantaranya persoalan status pejabat yang belum definitif. 

Namun begitu, pasca pelantikan yang baru saja dilakukan Plt Gubri beberapa waktu lalu, tidak serta merta dikebut, tanpa memahami mekanisme aturan yang ada. Karena itu, BPKP akan siap menjadi wadah berdiskusi memberikan arahan agar tidak salah langkah. 

"Sekarang ini sudah empat bulan ketinggalan. Saat ini kegiatan mulai dijalankan. Sekarang persoalannya anggarannya besar, ada kemungkinan salah langkah. Kami selalu mensuport dengan membuka diri menerima masukan," ungkap Panijo. 

Hal senada juga disampaikan Plt Gubri yang meminta pentingnya melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan baik dan transparan. untuk itu, semua peraturan yang telah ditentukan harus ditaati. 

Andi begitu dia biasa disapa percaya, kerja sama yang dibangun Dishub dan BPKP ini merupakan langkah progres menuju ke araha yang telah diinginkan. Tinggal ke depan bagaimana harapan tersebut bisa teraplikasi dengan baik ke depan.