PEKANBARU - Sampai masa jabatannya sebagai Bupati Rokan Hilir berakhir karena dilantik menjadi Gubernur Riau, Annas Maamun tetap menolak mengumumkan hasil seleksi CPNS formasi 2013. Tidak hanya pemerintah pusat yang dibuat berang atas kejikan ‘ganjil’ tersebut, tetapi masyarakat daerah, terutama peserta tes CPNS yang meradang.

Keputusan ‘ganjil’ tersebut tak pelak memunculkan beragam tudingan miring terhadap Annas Maamun. Selaku Bupati Rohil ketika itu. Salah satunya yang paling sering muncul adalah tudingan, bahwa hasil seleksi CPNS formasi 2013 tak diumumkan karena seluruh kemenakan dan sudara Annas Maamun tak ada yang lulus. 

Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media lokal di kediaman dinasnya sebagai Gubernur Riau, Jumat (2/5/14) malam, Annas Maamun menjelaskan alasan sebenarnya ia menolak mengumumkan hasil seleksi CPNS dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). 

“Banyak yang bilang saya menolak mengumumkan hasil tes CPNS karena saudara saya tak ada yang lulus. Begitulah sangkaan orang pada saya,” tuturnya. 

Padahal menurut tokoh yang akrab disapa ‘Atuk’ tersebut bukan itu masalahnya. Ada dua keponakan kandungnya, yakni anak adiknya Yatim Maamun dan anak Tabrani Maamun yang lulus, tetapi tetap tak diumumkannya. 

Masalahnya, Annas tak terima, prosentasi pelamar non Riau paling dominan lulus. Dari 271 catah CPNS Rokan Hilir, hanya sekitar 50 orang pelamar putra daerah yang lulus. Selebihnya, pelamar CPNS dari berbagai provinsi di Indonesia. 

“Mau jadi apa anak-anak kita kalau jatah CPNS pun diserahkan kepada orang bukan Riau. Itu yang saya tidak bisa terima,” tegasnya. 

Dikatakan gubernur, mengapa PNS yang akan bertugas di Riau harus didatangkan dari luar Riau. Sementara daerah lain juga melakukan penerimaan CPNS yang sama. Banyak provinsi juga meminta jatah PNS hanya untuk putra daerah. Mengapa Riau tidak boleh.

Ketua DPD Partai Golkar Riau tersebut lantas menjelaskan maksud putra daerah. Bukan harus bersuku Melayu, tetapi bisa saja suku apapun. Bisa Jawa, bisa Minang, bisa juga Batak, yang penting tinggal dan ber-KTP Riau. 

“Saya ingin mengajak tokoh masyarakat Melayu, Jawa, Minang, Batak untuk menemui Men pan. Bersama-sama kita minta penegasan, agar jatah CPNS tidak diberikan kepada pelamar bukan Riau. Sudahlan di Chevron anak-anak kita tak punya banyak peluang. Begitu juga di PTPN, masak CPNS pun tak dapat bagian,” keluhnya. 

Karena itu, Annas mengungkapkan tekadnya melawan Menteri PAN dan RB. Bahkan, ia sudah menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi. Karena berdasarkan undang-undang, masalah pegawai itu domain daerah. Bukan pusat. Namun, dari hasil pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB, masalah tersebut sudah mendapat solusi terbaik. 

“Pak Mendagri dan Pak Menpan mengatakan pada saya, tak usahlah digugat lagi. Kami ini tinggal lima bulan. Masalah CPNS akan diberi solusi terbaik, sebagaimana diharap daerah,” tuturnya yang disambut tepuk tangan hadiri.***(mad)