PEKANBARU - Kedatangan Presiden  RI Joko Widodo ke Riau, menurut Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar, tidaklah akan mengubah apa-apa lagi karena dinilai sudah sangat terlambat, baik untuk meredakan kemarahan dan mengobati kekecewaan masyarakat Riau, maupun untuk penanganan asap dan cedera kemanusiaan yang telah ditimbulkan.

Bagi budayawan Riau itu, sebaiknya Jokowi memimpin langsung beberapa tindakan penyelamatan konstitusional yang dalam hal itu disebut AL Azhar sebagai Nawacita Riau. 

Diantaranya, memerintahkan Mentri Kesehatan yang "genit" itu untuk memperbaiki penanganan kesehatan masyarakatterdampak asap dan memulihkan kesehatan pasca bencana. 

"Termasuk kompensasi kerugian keekonomian masyarakat terutama kelompok miskin dan prasejahtera, nelayan, petani dan buruh seperti yang digagas Mensos," ujarnya kepada Riau Pos, Jumat,(9/10).

Selanjutnya, mengawal ketat proses penegakan hukum oleh aparat, dan memastikan hukum yang setimpal dengan kejahatan luar biasa yang dilakukan pembakar lahan baik koorporasi maupun perorangan. 

Sedangkan desakan yang ke tiga adalah penghentian permanen izin dan eksploitasi baru hutan-tanah di Riau khususnya, di Sumatera, Kalimantan umumnya. "Selain itu, naturalisasikan lahan gambut di manapun di Indonesia," ucapnya.

Terkait dengan perizinan dan kepatuhan operasional perusahaan HTI, juga menurut Al Azhar pelru diaudit termasuk memastikan kesesuaian luas lahan yang perusahaan dengan izin yang diberikan.  

Yang keenam, diminta kepada Presiden agar segera menyelesaikan konflik dan tumpang-tindih kepemilikan lahan di Riau dengan asas penghormatan dan pengakuan mutlak terhadap hak-hakdan sejarah Melayu Riau.

Sedangkan yang ke tujuh, kata Al Azhar moratorium perpanjangan izin HTI atau sawit di Riau sampai ada kesekatan-kesepakatan baru dengan pemilik hak-hak adat dan sejarah Melayu. 

Pihaknya juga menggesa agar tata ulang kawasan konservasi di Riau yang sekarang faktanya sebagian sudah dirambah dan jadi kebun sawit  dan sebagian lagi tumpang-tindih dengan ruang hidup masyarakat adat.

"Yang ke sembilan, wujudkan pusat-pusat industry hilir di Dumai, Buton dan Kuala Enok sebagaimana dirancang bersama reszim sebelumnya," tutup Al Azhar.