BENGKALIS- Komisi II DPRD Bengkalis meminta Dishubkominfo untuk melakukan revisi terhadap surat keputusan mengenai prioritas penyebrangan Roro untuk 16 mobil dinas. Sejumlah pihak menilai SK yang dikeluarkan Dishubkominfo Bengkalis tersebut berlebihan karena juga diberikan kepada assisten bupati sehingga menuai kritikan di masyarakat.

Menurut pandangan dewan terhadap alasan revisi tersebut, ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial Basri ST, Rabu (16/03/2016) kepada wartawan mengatakan, seharusnya perlu ada penjelasan dan SOP yang jelas terhadap penambahan jumlah, yakni mobil dinas assisten bupati yang juga mendapatkan prioritas penyebrangan Roro.

"Wajar jika SK tersebut menuai kritikan karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penambahan jumlah mobil dinas tersebut. Ditambahkan namun tanpa penjelasan, ini yang membuat multitafsir. Tidak hanya kepada orang lain, namun juga terhadap mereka yang mendapatkan prioritas tersebut sehingga mungkin mereka merasa bisa memberlaukannya kapan saja," jelasnya.    

Lanjut Syahrial, jika prioritas penyebrangan Roro juga diberikan untuk assisten bupati, kapan pemberlakuan prioritas tersebut harusnya dengan tujuan yang jelas. Dimisalkannya seperti jika adanya agenda-agenda atau kegiatan pemerintahan yang sifatnya mendesak.

"Jadi ada kondisi-kondisi kapan dispensasi tersebut diberikan kepada mereka. Untuk itu kita meminta agar Dishub segera melakukan revisi terhadap SK tersebut " tutup politisi partai Golkar ini.