PEKANBARU : Kebijakan pemerintah pusat memangkas biaya perjalanan dinas mendapat keluhan dari kepala dinas di Provinsi Riau. Dengan uang jalan tidak lebih dari Rp530 ribu per hari diyakini cukup memberatkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat. 

Terlebih jika perjalanan dinas tersebut ke Jakarta. Pada hal sebelumnya, untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau per harinya setiap melakukan perjalanan dinas, mendapatkan Rp1,8 juta. 

"Kalau dengan biaya Rp530 ribu itu untuk dalam provinsi masih dicukuplah. Tapi kalau ke Jakarta cukup terbataslah," kata Kepala Dinas Perhubungan Riau Adizar di kantor gubernur, Jumat (9/1/15). 

Menurutnya, yang membuat dirinya merasa berat jika perjalanan dinas hanya Rp530 ribu tersebut, karena sering terjadi biaya tak terduga selama dalam perjalanan dinas. Menurutnya lain halnya jika perjalanan dinas di dalam provinsi saja. 

Meski begitu papar Adizar, karena itu sudah menjadi kebijakan pusat mau tidak mau harus dijalani. 

"Kadang-kadang banyak biaya yang tidak terduga di saat melakukan perjalanan dinas. Di Jakarta tahulah. Tapi yang jelas kalau memang itu kebijakan pemerintah pusat ya gimana lagi, harus diikuti," ungkap Adizar lagi. 

Salah satu pejabat lainnya juga mengaku sama. Katanya bukahanya pada persoalan biaya tak terduga saja, perhitungan untuk transportasi, makanan sudah berapa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memotong biaya perjalanan dinas para birokrat karena menganggapnya sebagai pemborosan. 

Disampaikan presden, pemberlakukan itu sudah mulai diterapkan pada 2015 ini. Dia menganggap, jika sudah dilakukan pengurangan perjalanan dinas tersebut, maka semakin banyak efisiensi keuangan negara. 

"Contohnya untuk anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat itu Rp 41 triliun, saya perintahkan potong jadi Rp 25 triliun. Inikan mubazir biaya perjalanan dinas sebanyak-sebanyaknya," ungkap Jokowi.