MERANTI - Lagi, Kabupaten Kepulauan Meranti kedatangan Wakil Rakyat DPRD Provinsi Riau, kali ini dari Komisi C bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jhoni Irwan dan turut serta Wakil Ketua DPRD Manahara Manurung.

Dalam pertemuan singkat bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tokoh masyarakat, Pemda Meranti menyampaikan keluhanya akan minimnya kucuran dana APBD Riau.

Dalam pertemuan yang dipusatkan di Aula Afifa Selatpanjang, Kamis (5/2/15) rombongan Komisi C DPRD Riau disambut oleh Sekdakab. Iqaruddin dan Ketua DPRD Meranti, Forkopinda, Kabag Humas Ery Suhairy, S.sos serta Kepala Dinas/Badan, Camat, dan tokoh masyarakat.

Dan dihadiri langsung oleh Ketua Komisi C Aherson, Anggota Komisi C DPRD Riau diantaranya, Supriati, Yulianti, Ilyas HU, Rosfian, Husaimi Hamidi, Sewitri, Soniwati dan Siswaja Muljadi.

Kepada seluruh wakil rakyat DPRD Riau yang hadir, Sekdakab. Meranti Drs. Iqaruddin, Msi mempertanyakan bantuan dana bagi hasil Meranti yang sangat kecil, selain itu bantuan APBD Riau untuk pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak seimbang dan merata. 

Sehingga tak cukup untuk membangun Meranti sebagai Kabupaten baru yang perlu digesa pembangunannya. 

"Karena APBD kami kecil dan bantuan Provinsi yang diberikan kepada kami juga kecil, program percepatan pembangunan mengalami kendala pembiayaan,"jelas Sekda.

Menurut Sekda, pemerataan dana Provinsi bagi daerah pemekaran baru sangat penting karena untuk mengejar ketertinggalan butuh percepatan pembangunan. "Jadi kami sangat memerlukan dana, membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang minim dan terbatas mulai jalan, puskesmas dan sekolah," jelas Sekda.

"Dengan berbagai kebutuhan itu kami berharap porsi lebih besar,"pungkas Sekda lagi.

Pada kesempatan itu Sekda bersama tokoh masyarakat serta Camat juga mempertanyakan realisasi dana sebesar 200 Miliar rupiah, janji dari Gubernur Riau yang tertuang dalam visi dan misinya.

Menyikapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara, meminta Pemda dan masyarakat Meranti segera menyampaikan proposal kepada DPRD untuk difasilitasi, khusus untuk jalan Bandul-Tanjung Padang Pemerintah Provinsi telah menganggarkan dana sebesar 5 Miliar. 

Namun Pemda Meranti menginginkan Pemprov memperhatikan jalan Kecamatan dan Desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu untuk mengintensifkan Kamtibmas Sekda juga meminta bantuan dana untuk pembangunan kantor Polsek di tiap Kecamatan, pos angkatan laut dan pos keamanan strategis lainnya.

Yang tak kalah penting realisasi dari SKPD terkait di dinas Provinsi yang berjanji akan membantu pembangunan infrastruktur. Dicontohkan dalam kasus pembangunan Dermaga Tanjung Samak. 

"Pelabuhan Tj. Samak awalnya dibiayai Provinsi namun ketika pelaksanaan. Uang tidak mengalir shingga jadi beban daerah, karena sudah dilelang dan dilaksanakan," ujar Kepala DPPKAD Meranti.

Dispenda Riau sebagai salah satu SKPD Mitra Komisi C DPRD Riau, dikatakan Kadispenda Riau. Jhoni Irwan pihaknya komit melakukan pemerataan dana bantuan Kabupaten. 

Dana tersebut diambil dari pajak yang menjadi kewajiban masyarakat mulai dari pajak kendaraan bermotor, BPKB, PBB, pajak air permukaan serta pajak rokok. Dari pajak tersebut Kabupaten Meranti mendapat jatah total 35 Miliar rupiah. 

Jhoni juga mengeluhkan keluarnya Kepres No. 162 yang menyebabkan penurunan dana pwri bangan untuk Riau hingga 415 Miliar. Selain itu penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada menurunya DBH Migas Riau.

Sementara tokoh masyarakat H. Tarmizi, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Meranti Mulyono dan para Camat turut mnyampaikan satu-persatu persoalan yang butuh perhatian DPRD Riau untuk diperjuangkan. 

Diantaranya, masalah aturan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dinilai merepotkan karena harus menggunakan KTP pemilik, sementara di Meranti banyak beredar kendaraan bekas. Selain itu ketersediaan layanan pmbayaran pajak terapung untuk masyarakat yang berada di pulau

Camat Tebing Tinggi Barat Rizki Hidayat, meminta bantuan pembangunan Drainase di Alai Selatan untuk mengantisipasi banjir ketika hujan besar.

"Kami juga butuh banguan untuk beberapa sekolah yang sangat memprihatinkan, jika tidak bisa diperubahan kami harao dianggarkan di 2016," ucapnya.

Sekretaris Perikanan, meminta perhatian bantuan dana untuk membangun kawasan perbatasan  Kabupaten Meranti dimana itu juga tugas Gubernur selaku ketua pengembangan kawasan perbatasan.

Selain itu perhatian untuk mengantisipasi kebakaran lahan khsusnya untuk masyarakat peduli api, alih fungsi HTI yang mengancam perkebunan sagu, kopi dan karet masyarakat.

Setelah menerima semua masukan tersebut Ketus Komisi C Aherson meminta Pemda Meranti membuat proposal dan diajukan ke Komisi C untuk diperjuangkan dalam rapat regional bersama SKPD terkait di Provinsi Riau. 

"silahkan proposal disampaikan, dana akan kami perjuangkan jangankan 200 Miliar sampai 500 Miliarpun kita usahakan, pelayanan pajak terapung untuk masyarakat di Kepulauan Meranti.