SELATPANJANG – Isu-isu negatif mengenai proyek pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) terutama di media sosial mendapat tanggapan Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan M.Si. Bupati langsung meninjau proyek tersebut dengan mengikutsertakan sejumlah pejabat dan kalangan wartawan, Rabu (22/10/14).

 

Bupati melihat langsung pilling beton yang kokoh terpancang. Lokasi yang semula dalam lumpur dan hutan bakau itu terlihat sangat baik karena sudah ditimbun tanah merah dan bisa dilalui. Namun jalan masuk ke lokasi proyek masih berupa jalan setapak dan jembatan kayu seadanya. Tidak terlihat satu pun pekerja di lokasi proyek. Namun, sejumlah alat berat masih berada di lokasi tersebut.

 

“Kita perlu jelaskan soal pembangunan Jembatan Selat Rengit ini karena saya mendapat informasi banyak muncul komentar-komentar negatif dan bernuansa politik terhadap proyek rakyat ini,” ujar Bupati sembari berdiri di depan pilling pondasi jembatan yang berdiri kokoh untuk memberikan keterangan pers.

 

Menurutnya, JSR merupakan proyek multiyears yang sangat penting untuk mempercepat penuntasan kemiskinan, terutama di Pulau Merbau. Di Pulau tersebut jumlah penduduk miskinnya terbesar di Kepulauan Meranti.

 

“Tanpa membuka akses jalan dan jembatan, sulit kita mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi, pembangunan jembatan ini sangat penting kita lakukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan,” tegas Bupati.

 

Selain itu, sambung Bupati, Pulau Merbau berpotensi menjadi pusat pemerintahan Kepulauan Meranti di masa mendatang. Atas dasar itu, perlu dibuka akses menuju pulau tersebut.

 

Mengenai proyek JSR yang direncanakan dibangun dalam rentang tiga tahun sejak 2012 namun belum selesai, Bupati menegaskan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut akibat kendala perizinan dan pembebesan lahan yang memakan waktu hingga sekitar satu tahun. Selain itu juga kendala alam dimana tanah di lokasi proyek sangat labil sehingga alat berat sulit masuk.

 

“Pengurusan perizinan pemanfaatan lahan hutan mangrove memakan waktu. Begitu juga, karena Selat Rengit ini jalur pelayaran internasional kita pun harus mengurus izin ke International Maritime Organization (IMO) ditambah proses pembebasan lahan, sehingga memakan waktu hampir satu tahun,” papar dia. 

“Ini ditambah lagi dengan adanya permasalahan di internal perusahaan kontraktor serta kondisi lokasi proyek yang tanahnya sangat labil sehingga alat berat kesulitan masuk ke lokasi ini,” sambung Bupati.

 

Bupati Irwan yang baru saja menunaikan ibadah haji juga meluruskan bahwa nilai total proyek tersebut adalah sekitar 447 miliar rupiah, bukan 490 miliar rupiah seperti yang beredar di sejumlah media mingguan dan media online. 

“Kita akan tetap lanjutkan proyek ini. Kita tidak akan berhenti hanya karena isu-isu keliru dan ngawur tersebut karena jembatan ini kebutuhan rakyat,” tegas Bupati.

 

Bupati menegaskan bahwa pembayaran dari nilai proyek tersebut baru uang muka sebesar 15 persen ke kontraktor. Pembayaran uang muka itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga memegang jaminan atau asuransi pengerjaan milik perusahaan.

 

“15 persen uang muka itu sekitar 67 miliar rupiah. Dari jumlah itu ada pajak sebesar 11,5 persen, jadi total kita bayar ke kontraktor sekitar 59 miliar rupiah. Tapi kita masih pegang jaminan atau asuransi pengerjaannya. Dari hasil pengawasan dan penilaian kita, pengerjaan saat ini di luar material jembatan yang ditimbun di lokasi ini, sudah mencapai 18 persen. Jadi, kita masih berutang 3 persen ke pihak perusahaan,” ungkap Irwan.

 

Menurutnya, jika ditambah material yang ditimbun tentu progress pembangunan tersebut lebih dari 18 persen. Apalagi jika ditambah material yang sudah ditempah di pabrik. 

Bahkan dia menceritakan ada pihak pabrik yang datang minta pembayaran material namun ditolak dengan tegas karena Pemkab Kepulauan Meranti hanya terikat kontrak dengan kontraktor bukan dengan pihak pabrik.

 

Irwan pun menegaskan tidak akan bergeming untuk melanjutkan proyek yang didambakan masyarakat tersebut terutama masyarakat Pulau Merbau. “Tidak ada kerugian negara dalam proyek ini. Isu-isu yang beredar itu keliru dan sarat nuansa politis,” tegasnya.

 

Namun Bupati mengakui progres pembangunan JSR sangat rendah dan jauh dari harapan. Atas dasar itu dirinya meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menuntaskan persoalan tersebut dengan kontraktor. “Ya, kita putuskan kontraknya. Tahun ini, untuk JSR kita anggarkan 193 miliar rupiah dan itu kita pastikan tidak akan dibayar ke kontraktor,” kata Bupati.

 

 

Bagaimana kelanjutan proyek tersebut? Irwan menjelaskan sebelum dilanjutkan pihaknya akan meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit akan jadi rujukan apakah Pemkab harus membayar kekurangan bayar tersebut ke kontraktor atau tidak. “Kalau kontraktor tidak puas, mereka bisa saja menggugat,” kata dia.

 

Untuk selanjutnya, pada tahun 2015 akan dilakukan review atau penyesuaian baik dari segi anggaran dan desain proyek. Baru pada 2016 akan dilakukan tender untuk kelanjutan pengerjaan proyek dimaksud. “Kontraktor sekarang tentu otomatis di-blacklist,” tegas dia.

 

Irwan juga menegaskan pembangunan jembatan sudah masuk dalam program pembangunan jangka panjang baik Pemkab maupun Provinsi. Bukan hanya Selat Rengit, Pemkab juga akan membangun jembatan Sungai Suir, Jembatan Ketapang-Pelantai, dan Jembatan Air Mabuk-Futong (Pelalawan).

 

“Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan pihak provinsi dan pusat. Kita akan bagi mana diantara jembatan yang akan dibangun ini dibiayai provinsi dan mana yang dibiayai pusat,” jelas dia.

 

Untuk itulah Irwan mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat Meranti karena proyek-proyek yang dibangun itu semata-mata untuk kesejahteraan dan kemudahan masyarakat. Proyek itu sangat dibutuhkan karena jika tidak sekarang,  kapan lagi Kepulauan Meranti memulai pembangunan infrstruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

“Mengenai keterlambatan penyelesaian pembangunan, saya kira tidak ada masalah karena banyak proyek multiyears yang juga mengalami keterlambatan seperti proyek jembatan di Pekanbaru dan Siak. Namun memang tidak banyak yang menanggapi, tidak seperti di Meranti ini. Bahkan sampai ada yang mengatakan seluruh anggaran proyek ini sudah cair. Itu ngawur,” tegas Bupati.

 

Untuk itulah Bupati meminta kalangan pers memuat informasi yang objektif. Dia juga meminta masyarakat membuat tanggapan yang berimbang dan objektif dan jangan terpancing statemen-statemen bernuansa politis.  

“Mohon informasikan secara objektif karena ini kebutuhan masyarakat. Jangan terpancing pernyataan yang sifatnya politis sehingga memperkeruh suasana di daerah kita yang sudah aman ini,” tutup Bupati.***(adv/hms)