SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh tenaga honorer untuk tidak cemas dengan wacana pengurangan yang diberlakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tersebut. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak Lukman mengatakan, jumlah PNS di Siak hanya 6.758 orang. Jumlah itu sangat tidak ideal untuk tingkat Kabupaten Siak saat ini. Berdasarkan kajian tingkat kebutuhan pegawai untuk Siak, idealnya harus ditopang oleh 8.758 orang. 

Artinya, masih ada kekurangan PNS sebanyak 2.000 orang. Selama ini, kata dia, kinerja di berbagai sektor pemerintahan ditopang oleh tenaga honorer dan BHL. "Jadi, wacana MenPAN-RB untuk mengurangi tenaga honorer di Siak tidak dapat dilaksanakan," kata Lukman, Jumat (8/1/2016).

Dijelaskannya, kekurangan PNS di Siak dampak dari kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium penerimaan CPNS selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan PNS yang pensiun mencapai 50 sampai 60 orang setiap tahunnya.

"Kekurangan ini mau tak mau harus disikapi dengan tenaga honorer. Baik yang di SK kan bupati maupun yang direkomendasikan kepala dinas. Kita masih sangat butuh dengan tenaga honorer hingga saat ini," imbuh dia.

Sebagai data tambahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan niatnya untuk memangkas sejuta pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai.

Yuddy menuturkan, dalam dua pekan ini pihaknya akan mengkaji secara komprehensif rencana tersebut, sebelum akhirnya melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo. Ia memperkirakan pengkajian rencana rasionalisasi jumlah PNS dan anggaran ini akan memakan waktu kira-kira dua pekan.

"Kami akan turunkan rasio kepegawaian yang sekarang ini jumlah rasio terhadap jumlah penduduk kan 1,77 persen, ya. Untuk efisiensi, kami, KemenPAN-RB melakukan kajian bahwa idealnya di angka 1,5 persen rasio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Politisi Partai Hanura itu memaparkan, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Menurutnya, jika total penduduk Indonesia saat ini kira-kira 250 juta orang, maka idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari total tersebut, yakni sekitar 3,75 juta orang. Hal ini berarti perlu ada pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.

"Kira-kira sejuta orang," katanya ketika ditanya berapa jumlah PNS yang akan menjadi sasaran pemangkasan itu.

Alasan utama dari pemangkasan jumlah PNS ini, tutur Yuddy, adalah belanja pegawai yang menyentuh hampir 40 persen dari total anggaran. Selain itu, ia berpendapat bahwa belanja modal dan barang yang terkait dengan belanja pegawai juga semakin tinggi. Padahal penerimaan pajak tidak sampai 100 persen dari targetnya, sehingga pemerintah perlu melakukan penghematan.

"Nah salah satu yang bisa dihemat adalah pengeluaran belanja pegawai. Oleh karenanya, kan ada moratorium. Tetapi kan moratorium ini sampai kapan? Karena itu, harus ada langkah-langkah progresif dalam melakukan penataan kepegawaian," ujarnya.

Langkah-langkah progresif itu, imbuhnya, salah satunya dengan menurunkan beban belanja pegawai melalui tingkat rasio yang paling memungkinkan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas birokrasi pemerintahan.

Menurut Yuddy, dengan memangkas sejuta PNS, maka anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat bisa menyentuh angka Rp36 triliun per tahunnya. "(Anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat) besar. Kira-kira saja kalau sebulan rata-rata gajinya Rp3 juta plus tunjangan, kali sejuta, kali 12 (bulan)," katanya.

Yuddy pun memastikan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah masing-masing.