DUMAI - Pemerintah Kota Dumai akan meninjau ulang keberadaan 5.617 tenaga honorer sesuai dengan susunan organisasi tata kerja yang masih dibahas oleh DPRD untuk segera ditetapkan jadi peraturan daerah.

"Ribuan tenaga honorer ini akan diseleksi lagi sesuai kebutuhan SOTK baru dan bagi yang tidak produktif bisa saja diberhentikan," kata Wali Kota Dumai Zulkifli As kepada wartawan belum lama.

Dijelaskan, dari hasil rekapitulasi dan pengawasan dilakukan Badan Kepegawaian dan Diklat Dumai, diketahui jumlah honorer yang bekerja di 199 unit kerja lingkup Pemkot Dumai sebanyak 5.617 orang.

Langkah seleksi dan evaluasi ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan efesiensi anggaran daerah.

Proses seleksi nantinya akan mengacu pada SOTK baru dan penempatan tenaga honorer akan disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran pada 2017 mendatang.

"Kedepan jumlah honorer akan disesuaikan dengan SOTK baru setelah melihat hasil kajian dan seleksi oleh tim," ujarnya.Sementara,

Kepala BKD Dumai Sepranef Syamsir beberapa waktu lalu menyebut, hasil evaluasi banyak menemukan kecurangan, misalnya tanpa surat keputusan (SK) dan kejanggalan lain dalam proses administrasi pengangkatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

"Temuan ini sudah dilaporkan kepada wali kota dan tinggal menunggu kebijakan atau keputusan dari pimpinan," kata Sepranef.

Dia juga memastikan tidak ada data tenaga honorer yang fiktif, melainkan hanya terbentur pada SK pengangkatan dan kesalahan administrasi.

Diakui bahwa keberadaan ribuan tenaga non pegawai negeri sipil ini telah membebani anggaran daerah, karena dalam setahun menelan biaya Rp48 miliar untuk pembayaran gaji atau honor.