PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mempertegas komitmen memerangi kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Ini tetap menjadi perhatian meskipun angka karlahut relatif menurun dari tahun-tahun sebelumnya.     

Komitmen itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger Senin (10/10/16) di kantor Gubernur Riau. 

Menurutnya, langkah-langkah antisipasi dan penganan terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.    

Ia menilai, saat ini persoalan di lapangan susahnya menangi Karlahut di titik-titik rawan maupun di provinsi tetangga. Hal ini menyangkut soal security clearin dan security flight, yang berkaitan langsung dengan lisensi pilot.    

"Makanya langkah antisipasi terus dilakukan. Kita contohkan saat itu ada kebakaran di Harau, Sumatera Barat (Sumbar), seharusnya kebaran tersebut lebih cepat dilakukan penanggulangan dari Riau dibanding dari Bandar Minang Kabau Padang. Namun karena persoalan izin operasi, kita tidak bisa berbuat," tuturnya. 

   

Solusi tersebut juga disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi ‎Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) Nasional di Palembang, kemarin. Pertemuan tersebut bertujuan, dalam rangka peningkatan Penangulangan Karlahut tahun 2017.    

Selain itu solusi mengenai penanganan Karlahut Lintas Provinsi. Khususnya ‎soal izin kemudahan operasi helikopter water booming dalam penanganan Karlahut antar provinsi di Indonesia.