PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum fokus membahas soal aspirasi yang disampaikan DPR RI asal Riau mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pasalnya, Pemprov masih belum ada nomenklatur baru tentang pemekaran daerah di Negeri Lancang Kuning. Karenanya, Pemprov sifatnya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. ‎

Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Riau, Ahmad Syaharrofie kepada wartawan, Selasa (17/5/2016). 

Menurutnya, pada prinsipnya Pemprov Riau mendukung penuh pembentukan DOB. Paling tidak dari jumlah 12 kabupaten dan kota yang ada saat ini bisa menjadi 18 paling lambat dalam waktu tiga tahun mendatang bisa terwujud.

 

"Prinsipnya kita dukung DOB tersebut, tapi kita bersifat menunggu, atau tidak aktif. Aspirasi yang disampaikan DPR RI sah-sah saja, tapi sejauh ini belum membahas ke arah sana," kata Ahmad Syah.

‎

Dia mengakui wilayah Provinsi Riau memang terlalu luas, baik dari segi geologis maupun geostrategisnya. Bagi DOB yang telah disetujui, maka pembiayaan bersumber dari alokasi melalui APBD transisi dan berasal dari provinsi atau daerah induk.

"Tapi itu tadi lah, DOB terdapat banyak kaitan-kaitannya juga. Salah satunya kemampuan APBD, baik provinsi dan daerah juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sekarang kita tunggu saja regulasi dan kebijakan dari pusat," pungkas Ahmad Syah.