ROKAN HILIR -  Puluhan aparatur kepenghuluan mayoritas dari dusun Rantau Benuang kepenghuluan Tanjung Leban, kecamatan Kubu protes dengan keputusan yang dilakukan datuk penghulu Syafii Jais yang memberhentikan perangkat kepala dusun, RT dan RW secara sepihak.

Perangkat kepenghuluan ini telah mengadukan persoalan mereka ke pihak terkait mulai dari Camat Kubu, DPRD dapil Kubu, bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) setdakab Rohil. Namun, solusi atas masalah itu belum diperoleh.

Menurut anggota Badan Permusyawarahan Kepenghuluan (BPK) Tanjung Leban Sudarsono ditengarai pemberhentian perangkat di dusun itu karena soal proyek yang masuk ke dusun yang tidak dimenangi oleh pihak tertentu sesuai dengan keinginan kepenghuluan.

"Tahun 2014 lalu kan ada proyek penimbunan jalan yang masuk dengan panjang lebih kurang 2,5 kilometer tapi proyeknya terhenti karena masalah alam. Penghulu meminta agar kami menolak pengerjaan proyek itu tentu saja kami tidak mau karena kan proyeknya membangun daerah kita," ujar Sudarsono kepada Puluhan Wartawan, Rabu (24/6) di Bagansiapiapi.

Sejak permintaan itu ditolak terjadilah pemberhentian perangkat RT, RW dan dusun yang ada tercatat sebanyak 35 nama perangkat desa yang dipecat atau diganti dengan aparat yang baru. "Sistem pemberhentiannya pun tak bagus, ada kadus 04 dusun Rantau Benuang, Abu Kosim yang disuruh mengundurkan diri lewat pesan pendek saja," terangnya.

Upaya mediasi dengan melibatkan kepenghuluan dan anggota dewan menemui jalan buntu. Plt Kadus VII RT 05 RW 04 Rantau Benuang Abu Bakar menambahkan permasalahan yang ada bukan hanya proyek penimbunan jalan saja. 

Dirinya yang telah mengabdi sejak tahun 2007 dan di SK kan kepenghuluan sejak tahun 2012 sebagai kepala dusun sampai saat ini tidak pernah mendapatkan gaji yang seharusnya ada dari pemkab rohil.

"Kami tak pernah terima amprah gaji, sementara jelas di SK kan pada 2012. Bayangkan ada puluhan orang yang tidak mendapatkan gaji mau tiga tahun," katanya. Dia mengharapkan agar ada penyelesaian yang baik atas masalah yang terjadi.

"Yang terpenting bukan hanya menyangkut adanya perangkat yang diberhentikan secara sepihak saja tapi juga menuntut kejelasan soal gaji dan sikap kepenghuluan yang mendesak mereka untuk menolak proyek yang masuk ke desa," tambah Abu Bakar.