KUANSING - Usai mendengar dari kepala SKPD masing-masing bahwa mereka dirumahkan, banyak pegawai honor di Pemkab Kuansing yang mengeluarkan air mata dan larut dalam kesedihan.

Setidaknya dari data yang ada jumlah pegawai honorer yang dirumahkan sejak Kamis ( 5/1/2017) sebanyak  2.949 orang tenaga honorer yang tersebar diseluruh SKPD, Puskesmas, Kantor Camat, UPTD maupun instansi lainnya.

Disejumlah SKPD, usai mendengar dari kepala SKPD mereka dirumahkan, para pegawai honor banyak yang menangis terutama kaum perempuan. Setelah itu mereka keluar dari kantor pulang dengan wajah yang tak menentu.

Tetapi banyak juga yang berhenti dijalan seperti jalan dekat TK Pembina dan kedai sekitar kompleks Pemda bertemu rekan-rekan mereka dengan wajah yang sendu dan tidak tahu harus berbuat apa.

"Banyak yang menangis saat kita sampaikan, terutama kaum perempuan banyak yang menangis akan  tetapi harus kita sampaikan hal ini dan latar belakang mengapa harus diambil putusan ini, moga mereka memaklumi," ujar Kepala Badan Kesbangpol Kuansing, Drs Linskar saat ditanya reaksi pegawai honor saat ada pengumuman merumahkan pegawai honor diinstansi yang dipimpinnya.

Hal yang sama diakui Plt Kepala Badan Perencanan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kuansing, Aswandi. "Ada yang menangis dan termenung, mau ndak mau tentu harus disampaikan kebiajakan ini yang tentu sudah dipertimbangkan dengan berbagai kondisi daerah saat ini, semoga mereka memahami,"ujar Aswandi.

Sementara itu Sekda Kuansing, H Muharman meminta pegawai honor bersabar. Pemkab sendiri memahami ini kebijakan yang sulit namun harus dilakukan karena anggaran untuk gaji honor belum jelas.

“Ini berlaku untuk semua honorer, kalau ada kepala SKPD yang mampu menggaji honorer yang masih dibutuhkan ya silahkan seperti sopir, penjaga kantor dan petugas kebersihan kantor, tetapi untuk APBD saat ini tidak ada,"ujarnya.

Pasca ditinggal pegawai honor, kantor-kantor SKPD tampak lengang yang tinggal hanya pejabat dan PNS.

Komisi A DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sangat menyesalkan kebijakan yang diambil Bupati Kuansing, Drs. H. Mursini, MSi yang memberhentikan seluruh tenaga honorer.

 "Apa pun alasannya, sangat tidak tepat. Ini kebijakan tak populer yang dibuat oleh Mursini. Kebijakan yang salah, sebab gaji mereka saja tak dibayarkan, bagaimana bisa dirumahkan," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, SAg, Jumat (6/1/2017) di Telukkuantan.

"Kemana hati nurani Mursini? Harusnya Mursini ajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama, kan ada Forkompinda. Karena, bukan hanya persoalan honorer tapi juga mengenai keuangan yang tak jelas," papar Cak Mus.

Menurut Cak Mus, pemerintah harus mengkaji dampak dari setiap kebijakan yang akan diambil. Sehingga tidak merugikan masyarakat. Forkompinda siap dalam memberikan solusi terhadap setiap persoalan.

"Tapi, Mursini sebagai bupati mengedepankan ego-nya. Ego yang tak ingin komunikasi dengan DPRD, termasuk unsur pimpinan lainnya. Harusnya dia tahu, membangun daerah ini tak bisa sendiri," papar Cak Mus.

Politisi PKB ini meminta agar bupati menjelaskan kepada publik apa yang terjadi. "Jangan selalu menjadikan Sekda sebagai bemper."

"Kalau Kesra yang tak dibayarkan, itu tak apa-apa. Tapi, kalau sudah gaji yang tak dibayar, itu sudah keterlaluan. Harusnya Mursini memberikan solusi. Honorer ini tak masalah tak digaji, asal kontraknya diperpanjang," ujar Musliadi.

Menurut Musliadi, saat ini sangat banyak honorer yang mengabdi di Kuansing lebih dari lima tahun, Bahkan ada yang 12 tahun. Bahkan, diantara mereka banyak yang berpotensi menjadi PNS. "Nah, mereka tak hanya sekedar menunggu gaji dari Pemda, tapi mereka berharap adanya pengangkatan dari pusat."

"Kalau mereka diberhentikan, tentu terputus masa kerja dan terancam tak bisa diangkat sebagai PNS. Mursini harus pikirkan itu," tegas Cak Mus.

"Saya mau mengkritik Mursini, sebab saya peduli dengan daerah ini. Kalau saya berhenti mengkritik, berarti saya benci Mursini dan negeri ini," kata Cak Mus.

Untuk itu, DPRD meminta Mursini untuk mengkaji ulang kebijakannya yang merumahkan honorer. "Kalau masalah anggaran, tinggal dibicarakan sama DPRD," tutupnya.