PEKANBARU - ‎Sekretaris Daerah Pemko Pekanbaru mengklaim banyak masyarakat telah setuju tanah milik mereka dimasukkan dalam program konsolidasi tanah (KT) untuk pembangunan jalan lingkar kota Pekanbaru yang panjangnya mencapai 28,5 km. 

Dijelaskan, dalam program ini KT ini dikelompokkan dalam empat trase, yang melewati enam kelurahan yakni: Sail, Kulim, Rejosari, Okura, TB Damai dan Muara Fajar.

"Dari 927 persil tanah yang terkena program KT itu, hanya 4 persil yang mengalami penolakan dari masyarakat, sisanya setuju dan setuju bersyarat," ungkap Syukri Harto kepada wartawan, Rabu (29/04/2015). 

Dijelaskannya, khusus bagi warga yang tidak setuju sama sekali lahan tanahnya dimasukkan dalam program KT, Syukri mengisyaratkan untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Maka dari itu pemko fokus pada mereka yang setuju saja. 

"Berdasarkan UU, jika sudah lebih 85 persen masyarakat setuju maka program KT sudah bisa dilaksanakan, kita sangat optimis karena saat ini jumlah persentasenya masyarakat yang setuju telah mencapai 70 persen," ujar Syukri. 

Untuk itu, dirinya mengintruksikan kepada seluruh lurah dan camat setempat untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan bahwa program KT tidak akan merugikan masyarakat. 

"Jikapun masyarakat menginginkan ganti rugi. Pemko tidak dapat mengantirugi lahan mereka, tapi bangunan dan tanaman yang berada di lahan mereka, dan ini telah koordinasikan dengan BPK," jelas Syukri lagi.‎ 

Kemudian dirinya mengingatkan kembali bahwa program KT ini tidak menyerobot tanah warga, tapi melakukan penataan tanah warga. 

"Hanya 30 persen tanah mereka yang diambil untuk ‎ pembuatan jalan lingkar tersebut, tapi 70 persen sisanya tetap menjadi milik mereka dan disertifikatkan Pemko Pekanbaru," ujarnya. 

Disinggung mengenai tanah yang telah disertifikatkan pemiliknya, Syukri menjelaskan tentu akan disertifikatkan lagi, karena lokasi tanahnya akan berubah begitu juga dengan luas tanahnya yang telah dikurangi 30 persen untuj jalan.