DUMAI - Walikota Dumai Zulkifli AS menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) antara Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara (KPPN) dengan Stakeholder terkait.

Walikota juga membuka secara resmi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara (KPPN) Dumai, Selasa (28/2/17).

Kegiatan bersifat nasional ini dilakukan serentak di 66 KPPN di Indonesia untuk mengaselerasikan percepatan pembangunan dan Dumai menjadi salah satu tempat pelaksanaan pakta integritas kawasan bebas korupsi.

Kepala Kantor PPN Dumai, Ahmarudi, SE.AK dalam sambutannya mengatakan, kegiatan penandatanganan pakta integritas ini bersifat nasional dan dilakukan serentak untuk mengaselerasikan percepatan pembangunan dan Dumai menjadi salah satunya.

"Kegiatan ini serentak dilaksanakan di Indonesia agar penggunaan dana APBN dapat dilaksanakan dengan cepat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ujarnya.

Kata dia, membangun sistem yang baik adalah suatu yang utama dan itu adalah komitmen pihaknya dan penggunaan dana APBN dapat dilaksanakan dengan cepat dan sesuai koridor hukum berlaku.

Sementara Kanwil PPN Riau, Heri Sunarjo mengatakan bedasarkan SE Materi Keu No SE-16/MK,1/2012 tentang pelaksanaan program zona integritas menuju WBK di lingkungan Kementrian Keuangan, terjadi beberapa hal yang harus dilaksanakan yaitu salah satunya dalam rangka mensukseskan implementasi program Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenku.

"Ditjen Perbendaharaan turut berperan aktif dalam mewujudkan WBK/WBBM dengan menerapkan Zero torerance terhadap praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan pelaksanaan penandatanganan pakta integritas. Semua pejabat atau pegawai Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Riau telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas," kata Heri.

Penandatanganan pakta integritas merupakan salah satu poin penting dalam penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2017. Menurutnya, ini dijadikan salah satu unsur evaluasi dalam pembinaan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2017.

"Surat Ditjen PBN: S-1252/PB/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas dilingkungan Ditjen Perbendaharaan. KPPN Dumai merupakan salah satu dari 66 KPPN diseluruh Indonesia yang dipilih untuk mengikuti pencanangan pembangunan zona Integritas menuju WBK dan WBBM," katanya.

Dikatakannya, pencanangan ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja KPPN Dumai dalam melayani stakehordel yang ada dalam wilayah kerjanya yaitu: Pemko Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sejak pencanangan dilakukan pada hari ini, maka dalam waktu satu tahun kedepan akan dilakukan tahapan-tahapan penilaian dan hasilnya akan diteruskan untuk mendapatkan penghargaan dari Kementrian PAN dan RB," jelasnya.

Dari penilaian yang akan dilakukan, kata dia,a pihaknya ingin mengukur sejauh mana kinerja KPPN Dumai dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi yang sudah menjadi kebijakan Nasional.

"KPPN Dumai sengaja kami pilih untuk melakukan Akselerasi menuju WBK/WBBM. Dengan sasaran akhir bagaimana perpanjangan lembaga kami bisa meningkatkan pelayanan pada semua stakeholder diwilayah kerjanya," pungkasnya.

Sedangkan Walikota Dumai, Zulkifli AS. Msi juga menyampaikan, sangat senang dan bangga dengan keberadaan KPPN di Kota Dumai yang melayani Pemko Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pemko Dumai tetap berupaya meningkatkan pelayanan sektor publik, apalagi Riau sendiri sudah di pantau oleh KPK dan Ombudsman bahkan mekanisme pelaksanaan tahun 2016 sudah disampaikan ke KPK beberapa hari yang lalu," katanya.

Untuk saat ini Pemko Dumai ada sejumlah catatan penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik diberbagai aspek mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kesehatan hingga pengurusan KTP yang intinya bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

"Kita tidak putus dalam upaya melakukan pembenahan satu persatu pelayanan publik. Kita juga senang dan bangga dengan keberadaan KPPN Dumai yang melayani 120 kantor yang ada di 4 Kabupaten/Kota. Untuk itu kita berharap kedepanya, mudah-mudahan KPPN ini menjadi pembimbing dari 120 kantor di 4 Kabupaten/Kota tersebut," jelasnya.