• Home
  • Tekno
  • Dibuka Sekda Meranti, Rakor Kominfo Angkat Isu Keterbatasan Daerah Pesisir

Dibuka Sekda Meranti, Rakor Kominfo Angkat Isu Keterbatasan Daerah Pesisir

Kamis, 10 September 2015 14:51 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin M.Si membuka rapat koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Provinsi Riau di Aula Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Rabu (9/9/2015). | Foto: Humas Setdakab Meranti.
MERANTI - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Iqaruddin M.Si membuka rapat koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Provinsi Riau di Aula Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Rabu (9/9/15) kemarin.

Dalam rakor yang bertujuan untuk penataan kelembagaan yang ditunjang oleh SDM dan Infrastruktur IT tersebut, Sekda memaparkan Isu daerah pesisir Meranti yang serta keterbatasan agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kementerian.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Riau, Ir H Yogi Getri beserta jajaran, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kemenkominfo RI, unsur Forkopimda di Kepulauan Meranti, Asisten III Setda Kepulauan Meranti, Drs H Tengku Akhrial, para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti serta unsur lainnya.

Pembukaan Rakor itu juga ditandai dengan pemukulan Gong serta penyerahan plakat cinderamata dari Diskominfo Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili Sekretaris Daerah.

Dikatakan Sekda, persoalan yang ada di daerah kepulauan yang juga berada di perbatasan negara ini, bisa menjadi sumber bahasan untuk lebih diperhatikan, sehingga kedepannya berbagai permasalah daerah pesisir bisa diatasi bersama oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

"Melalui kegiatan ini kita dapat meletakkan kerangka berfikir untuk kemajuan Provinsi Riau kedepannya, terutama menyangkut sistem pelayanan masyarakat yang lebih maju lewat program e-government," ujar Iqaruddin.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, ungkapnya, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan yang lebih maju bagi masyarakat, terlebih lagi rasio elektrifikasi dan sinyal telekomunikasi yang belum merata.

"Memang kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas telekomunikasi yang memadai, masyarakat kita masih terbelenggu untuk menyerap informasi bagi kemajuan pembangunan," kata Sekda.

Selain itu, ungkap Sekda Iqaruddin, sejumlah masalah lainnya juga perlu diangkat menjadi pembahasan di bidang komunikasi dan informasi ini, seperti bencana abrasi yang dinilai cukup rawan di pesisir pantai pulau yang langsung berhadapan dengan selat malaka.

"Termasuk konflik sosial masyarakat dengan pembukaan HTI juga perlu dibahas dalam forum komunikasi dan informatika ini," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, Ir H Yogi Getri, mengatakan Rakor Kominfo se-Provinsi Riau tahun 2015 ini mengambil tema Meningkatkan Akses Masyarakat menuju Birokrasi Modern yang berbasis E-Government melalui program Diskominfo Riau dan Kabupaten/Kota.

Rakor tersebut bertujuan untuk membahas permasalahan penataan kelembagaan, pengembangan SDM dan Infrastruktur IT, yang antara lain meliputi perangkat keras atau hardware (infrastruktur, perangkat dan jaringan), serta perangkat lunak atau software (aplikasi pendukung dan operating sistem).

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam rangka mengatasi permasalahan, pelaksanaan perencanaan komunikasi dan informasi yang berbasis e-government di tiap pemerintah daerah, guna percepatan reformasi birokrasi di pemerintahan, baik pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.

"Rakor ini juga bertujuan untuk menjalin interaksi yang positif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Riau, dalam membangun e-government sebagai salah satu sarana menuju reformasi birokrasi," ungkap Yogi.

Selain itu dalam Rakor juga dibahas masalah keterbukaan informasi publik, serta rencana kegiatan dan program tahunan Diskominfo serta rekomendasi Diskominfo kepada Lembaga Penyiaran.

Sedangkan materi yang diketengahkan dalam Rakor itu, antara lain Sinergi Program Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelayanan data dan sistem informasi berbasis e-government, Pembangunan infrastruktur e-government Provinsi Riau sebagai landasan reformasi birokrasi modern.

Adapun narasumber dalam Rakor ini, yakni Adjrun Rahmad ST MEng, Kabid Pengelolaan Sistem dan Jaringan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Dewi Kartika Sari, Biro Perencanaan Kemenkominfo RI, Juliandri Simanungkalit, Direktorat e-Government Kemenkominfo RI, Teddy Boy, Komisioner Informasi Provinsi (KIP) Riau dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Zainul Ikhwan.

Rakor ini diikuti oleh perwakilan Dishubkominfo Kabupaten/Kota se-Riau, Bappeda Kabupaten/Kota se-Riau, Kantor atau Bagian PDE Setda Kabupaten/Kota se-Riau, Bagian Humas Setda Kabupaten/Kota se-Riau, KIP Riau, KPID Riau dan lainnya.

(adv/hum/fan)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags
Komentar