• Home
  • Bengkalis
  • PPID Kabupaten Bengkalis Sarana Optimalkan Pengawasan Publik

PPID Kabupaten Bengkalis Sarana Optimalkan Pengawasan Publik

Advertorial Senin, 25 Juni 2018 11:18 WIB
BENGKALIS - Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik yang terpusat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Kantor Pelayanan Informasi Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Kartini No. 12 Bengkalis - Riau.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.Latar Belakang PPID Kabupaten Bengkalis

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis sebagai sentra pelayanan informasi publik di Kabupaten Bengkalis yang terpusat dengan sistem desentralistik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkalis berada di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Kartini No. 12 Bengkalis.

2.  Dasar Hukum PPID Kabupaten Bengkalis

PPID Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunujukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga Peraturan Bupati Bengkalis No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

3.  Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bengkalis
PPID Kabupaten Bengkalis melalui Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkalis.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruangan Desk informasi sudah mengalami renovasi dengan luas ruangan 10 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 2 meja front desk, 1 meja operator dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 1 unit AC, 1 Unit TV serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pusat Layanan Informasi Daerah (PLID), selain dapat datang langsung atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan
penyediaan informasi melalui website dengan alamat http://ppid.bengkaliskab.go.id, Website tersebut menampilakan kanal berita dan galeri kegiatan instansi pemerintahan, dan berisi tentang latar belakang ppid utama kabupaten bengkalis, profil, visi misi, regulasi dan alur permintaan informasi. Selain itu penyedian akses informasi melalui website ini juga bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

3. Sumber Daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Bengkalis melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terbagi dalam 1 regu, dimana regu tersebut terdiri dari 8 orang. Regu dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 4 orang bertugas di front desk dan 4 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, ataupun website.


4. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggaran tersebut digunakan untuk :

-Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
-Pembuatan Publikasi Pelayanan Informasi Publik (Brosur dan Spanduk);
-Evaluasi dan Monitoring;

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Utama Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 - 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

IV. Rincian Pelayanan Informasi

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1.Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 3 permohonan dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 4 permintaan.
2.Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 2 permintaan informasi dan 2 permintaan dalam proses.
3.Jumlah permohonan informasi publik yang belum dipenuhi dan masih dalam proses sebanyak 2 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai dan belum didokumentasikan.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2017, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Masih adanya satuan kerja daerah yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
2. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa satuan kerja daerah untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik;
3. Masih rendahnya perhatian pimpinan satuan kerja dibeberapa instansi terhadap penting nya pelayanan informasi publik;
4. Belum dikelolanya informasi publik secara baik;
5. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satuan kerja dalam memberikan jawaban informasi;
6. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
7. Pemohon informasi pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008. Oleh karenanya, baik PPID utama maupun PPID pembantu disetiap satuan kerja harus tetap pro aktif, karena masalah waktu besifat sangat rentan;
8. Diharapkan ditahun berikutnya dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokkan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama;
9. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu;
10. Jaringan komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu yang belum terbangun secara optimal;
11. Masih banyaknya pemohon informasi yang belum mengerti atau sengaja untuk tidak ambil tau tentang legal standing dalam mengajukan permohonan, sehingga banyak permohonan informasi yang tidak terlayani dengan baik, karena tidak lengkapnya persyaratan permohonan informasi;
12. Kurangnya kesadaran PPID pembantu satuan kerja daerah dalam menanggapi permohonan informasi yang telah didisposisi oleh PPID utama;
13. Masih belum terbukanya beberapa satuan kerja didaerah dalam pemenuhan permohonan informasi.
 
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

PPID Utama Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kualitas front desk layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, hasil transaksi, serta laporan;
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
4. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (front desk) dan pengelola informasi (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal;
5. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID pembantu untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;
6. Mensosialisasikan UU No. 14 Tahun 2008 kepada setiap satuan kerja didaerah sebagai warning betapa pentingnya keterbukaan informasi guna menghindari sengketa informasi;

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Drs. Johansyah Syafri mengatakan dengan semangat transparansi dan melayani, PPID Bengkalis berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait dengan penyediaan Informasi Publik, baik melalui website, media lain seperti e-mail dan faksimili, maupun secara langsung.

"Kami berharap eksistensi PPID Kabupaten Bengkalis bisa menjadi media pengayaan informasi bagi masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya visi dan misi Kabupaten Bengkalis "Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia". Segala saran dan kritik yang konstruktif akan kami terima dengan harapan, agar pelayanan yang kami berikan semakin hari, semakin prima," katanya.

PPID Bengkalis Corong Daerah, Fungsinya Sangat Vital

Seluruh informasi tentang Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ada di PPID. Baik itu informasi tentang anggaran daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pajak daerah maupun segala aturan di daerah. 

Maka dari itu, tidak berlebihan kiranya, DPRD Kabupaten Bengkalis akan mensupport penuh, pejabat penggelola informasi dibawah naungan Kominfotik Kabupaten Bengkalis tersebut.

Mensupport dalam artian, tatkala masyarakat sedikit bimbang dalam mencari fakta dan kebenaran informasi, PPID adalah solusinya. Maka, perwakilan rakyat di parleman harus mendukung disemua sisi, semisal anggaran.

Sebab, PPID merupakan salah satu pusat data, pusat penyebaran informasi daerah yang bermatabat dan akurat, yang harus disajikan ditengah masyarakat. 

"PPID itu pusat data, kunci dan fungsinya sangat vital. Karena PPID menyebarkan informasi tentang daerah tidak boleh bohong," begitu Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir memandang.

Disebut sebagai pusat penyebaran informasi daerah dan memegang data daerah, politisi Partain Amanat Nasional itu memandang, dalam membangun sebuah daerah, maka perlu keakuratan dan kevalitan data.

Maka dari itu, penekanan Abdul Kadir cukup beralasan, bahwa PPID harus bekerja profesional dan terukur. Artinya, ketika legislatif meminta dan membutuhkan data dalam membangun daerah, maka jawabannya harus tersedia dan disediakan oleh PPID.

"Kita tidak ingin, sekelas PPID tidak memainkan data "tembak". Sehingga informasi yang disampaikan kedalam maupun keluar bisa dipertanggungjawabkan," bagitu harapan putra asal Rupat, Kabupaten Bengkalis ini.

PPID adalah Innovasi yang Berpengaruh, Ditengah Keterbukaan Informasi

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, sepertinya sebuah inovasi yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang luas di era keterbukaan informasi saat ini. 

Peran PPID adalah nyata, dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak berbelit, tidak berkelit disaat masyarakat "risau" untuk mendapatkan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

PPID yang nyata saat ini, kiranya dapat dirasa langsung oleh masyarakat. Sebab, para tenaga PPID telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Apalagi, informasi yang tersaji semua untuk kepentingan masyarakat. Seperti kepentingan umum ataupun kepentingan pendidikan. Misal, data untuk penelitian dan sejenisnya.

Hebatnya, PPID harus diakui, merupakan salah satu tempat mengelola informasi untuk menghindari dan menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dengan cara mencari perbandingan dan kebenaran data.

"Dan semua yang bersifat menduga dan meraba, dapat kita ketahui di PPID, dengan tidak mengenyampingkan prosedur yang ada," ujar Faisyal Bachri, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Bengkalis.

Dengan adanya PPID, keunggulan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni keterbukaan informasi, transparan data. Selain itu, dengan PPID, tentunya semakin mepermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan, khususnya daerah.

Seperti diketahui, saat ini keterbukaaan informasi publik sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tetapi jangan lupa, transparansi dan keakuratan data menjadi kunci. Sehingga dapat meminimalisir penyimpangan data dan kecurangan.

Pertempuran informasi yang ditampilkan PPID, agaknya mampu membangunkan masyarakat, supaya tidak mudah percaya terhadap berita miring terhadap pemerintah. "Dan sebaiknya masyarakat mendatangi PPID untuk membandingkan informasi yang didapat," tuntasnya dengan harapan tinggi.

(adv/adv)
Tags PPID BengkalisPemkab Bengkalis
Komentar