BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mendukung penuh program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kesehatan tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2019.

Dukungan itu disampaikan Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Ibra Teguh dan Fransisca pada peresmian Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Senin, (4/03/2019) dengan mitra kerja bidan yang dinamakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

 

Adapun target dari kegiatan pencanangan IBI KKBPK Kesehatan ini mengambil tema peran IBI dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga berkualitas.

Perlu diketahui, program KB bukanlah upaya untuk menunda kelahiran saja, tapi ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari program tersebut. Mulai dari pembinaan keluarga, kesiapan berumah tangga hingga mewujudkan keluarga yang kuat ekonominya dan sejahtera.

 

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Fransisca berharap momentum IBI KKBPK Kesehatan tahun ini sukses dan memohon dukungan semua pihak akan dukungan terhadap pelaksanaan acara ini.

 

"Selama ini kita telah melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya Keluarga Berencana secara langsung ke masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat memperhatikan maupun memprogramkan perencanaan dalam memiliki anak,” ujar Fransisca.

 

Dalam hal pengendalian penduduk bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Seperti bekerja sama dengan seluruh bidan untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada seluruh lapisan masyarakat.

Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Ibra Teguh juga berharap, dengan adanya kerjasama dengan IBI dapat tercipta keluarga yang sehat, kuat dan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang sebagai penerus bangsa.

 

"Kami berharap hasil dari pelayanan hari ini bisa meningkatkan capaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Secara otomasih akan melahirkan generasi berkualitas di masa akan datang," harap Ibra Teguh.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan Indonesia saat ini memiliki Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi (LPP) dengan persentase 1,49 persen. Begitu pula dengan semakin meningkatnya kematian ibu, hal itu tentunya dapat diantisipasi jika para ibu mau mengikuti program KB.

 

"Untuk mempercepat peningkatan keikutsertaan ber-KB, maka peran bidan sangatlah penting sebagai tenaga medis yang memiliki potensi pelayanan KB yang berkualitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini tentunya selaras dengan tema hari ini," ungkap Amril.

Data pendukung, bahwa Balai penyuluhan KB ini berfungsi sebagai tempat sarana sosialisasi tentang KB. Bukan sebagai fasilitas kesehatan. Keberadaannya Balai Penyuluhan KB bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah memahami tentang kuantitas dan kualitas keluarga kecil sejahtera.

 

Suksesnya kegiatan Bakti Sosial IBI KB Kes kabupaten Bengkalis ini didukung oleh tokoh masyarakat tepatnya di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkalis Ismail.

Permasalahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas dan harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. 

Apalagi dilapangan sering terjadi kasus dimana masyarakat kurang mampu tidak terlayani dengan baik seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi IV Thamrin Mali, Butuh kerja ekstra bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. 

Hal ini pulalah yang mendasari DPRD Kabupaten Bengkalis khususnya Komisi IV untuk terus berjuang mencari cara terkait regulasi-regulasi terbaru yang bisa menguntungkan masyarakat dalam hal kesehatan.

Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi IV Nanang Haryanto, SH bersama Anggota Eddy Budianto, Fransisca, Thamrin Mali, Syahrial, dan Syaiful Ardi menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Ibuk Merry Yuliesday bersama stafnya, pada Kamis (28/02) lalu. 

Untuk membahas regulasi-regulasi dan program-program khusus yang diterapkan di Sumatra Barat. Dan ini akan dibahas nantinya di Bengkalis bersama OPD  terkait. seperti yang diketahui BPJS telah menerapkan peraturan baru dimana tidak berlakunya surat rekomendasi Dinas Sosial per Januari 2019.

Terkait pelayanan kesehatan masyarakat, Merry menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki program khusus yang diberi nama program JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato) yang diusung pemerintah provinsi dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dimana Pemda mengalokasikan dana pembayaran premi sebesar Rp. 23.000 bagi masyarakat miskin melalui program tersebut kepada BPJS.

 

“Masyarakat miskin yang belum masuk ke dalam PBI APBN akan didaftar langsung dan otomatis menjadi peserta sesuai dengan kriteria yang ada”, Ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan untuk masyarakat kurang mampu akan diusahakan untuk memiliki kartu KIS dan Bazda atau Baznas yang akan membantu menanggulangi dalam hal pembayaran preminya dan Dinas Sosial yan bertanggung jawab melakukan pendataan dan ini bisa diterapkan juga di Kabupaten Bengkalis. 

Dan di tahun 2019 Pemprov Sumatera Barat bertekad secara bertahap akan berusaha mencapai UHC pada angka 95%. Wakil Ketua Komisi IV Nanang berharap agar pihak terkait dapat bekerja sama dengan DPRD Bengkalis. 

"Kalau ada hal yang serius menyangkut  masalah pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu, ini perlu kita bahas bersama untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. Kalau tidak kita siapa lagi yang harus menyelesaikannya," ungkap Nanang.

 

Pertemuan Komisi IV juga dihadiri oleh Heri Pratikno Bidang Pelayanan Kesehatan  Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis serta difasilitasi oleh Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.