DPRD Kabupaten Bengkalis Sahkan Empat Perda Melalui Sidang Paripurna

Rony Pratama Rabu, 04 April 2018 04:12 WIB
BENGKALIS - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis melalui sidang paripurna mengesahkan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi peraturan Daerah (Perda), Selasa (3/4/2018) di Gedung DPRD Bengkalis Jalan Antara.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto didampingi Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi serta dihadiri sebanyak 32 orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Keempat Perda tersebut tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Penggelolaan Milik Barang Daerah, Badan Pemusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Penggelolaan Lingkungan Hidup.

Pimpinan Rapat, Kaderismanto, mengucapakan terima kasih kepada seluruh anggota Pansus ranperda yang telah bekerja secara maksimal dalam meyelesaikan pembahasan tersebut, sehingga kerjanya dapat ditetapkan dalam keputusan Dewan hari ini.
Sebelum Rencana Perda disahkan Perda, terlebih dahulu menyampaikan laporan pansus. Seperti Pansus Zakat, Infak dan Sedekah melalui jurubicaranya, H Mawardi beberapa saran, yakni agar membuat Peraturan Bupati guna menjabarkan teknis implementasi Peraturan Daerah ini.

Penyampaian Laporan 4 Pansus Perda

Sebagai juru bicara Pansus Ranperda pengelolaan barang milik Daerah, Febrisa Luwu menyampaikan bahwa, untuk menindaklanjuti tentang pengajuan Ranperda Pengeloaan Barang milik Daerah, DPRD sudah melaksanakan koordinasi serta berkonsultasi terkait subtansi tentang pengelolaan Daerah.

Disamping itu juga, Pemkab Bengkalis serta pemangku kepentingan bersama Pansus juga melakukan Rapat bersama SOPD dan melakukan konsultasi ke BPKAD Provinsi Riau, Pemko Tangerang Selatan soal tatakelola barang milik Daerah.

"Dalam hal tersebut, Pansus dapat menerima tentang pengajuan ranperda pengelolaan Barang Milik Daerah supaya ditindaklanjuti dan disahkan menjadi perda. Ada beberapa rekomendasi pansus supaya ditindak lanjuti. Yang pertama, Pemkab Bengkalis diminta untuk melakukan pengecekan serta mendata kembali aset daerah baik itu barang ataupun asert yang bersifat bergerak dan tidak bergerak. Kedua, aset yang sudah tidak layak lagi dipakai agar dapat dilakukan pemutihan atau dilelang," katanya.
Selain itu, Jurubicara Pansus Zakat, infak dan sedekah H Mawardi yang juga menyampaikan tentang ranperda zakat dan infak sedekah, itu sangat penting untuk keberlansungan soal pengelolaan Zakat, infak dan sedekah.

Mengelola Zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis, di bawah pembinaan Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Yang dimaksud dengan pembinaan itu adalah meliputi fasilitas dengan cara mediasi, menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan daerah.

"Daerah Kabupaten Bengkalis sangat diwajibkan melaksanakan dengan sepenuh-penuhnya tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan melibatkan pihak perusahaan swasta maupun serta semua pihak yang diwajibkan untuk membayar zakat. Bupati bersama aparatur juga harus melakukan sosialisasi tentang perda zakat, infak dan sedekah ke masyarakat," ujar Mawardi.

Dilanjutkan dengan pansus ranperda Badan Permusyawaratan desa (BPD) dengan jurubicaranya Susianto. Susianto menerangkan, Pansus BPD telah melakukan konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak. Dan rekomendasi juga perlunya ada perwakilan dari kau perempuan dalan komposisi BPD di seluruh desa yang ada.

Susianto juga meminta kepada OPD terkait untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi dengan penguatan peraturan Bupati (Perbup).
Dan yang terakhir, pansus Ranperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) yang disampaikan Syahrial ST. Syahrial mengemukakan, Ranperda PPLH mengalami keterlambatan yang seharusnya serta dinamika terjadi. Ranperda PPLH sudah pernah dibahas sejak bulan Juni Tahun 2017 silam serta melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Riau dan kementerian terkait.

"Saat kami melakukan konsultasi ke Pemko Batam ditemukan perbedaan draf dengan Ranperda yang diajukan Pemkab Bengkalis. Soal pengutan retribusi perizinan lingkungan hidup yang dikuatkan Perbup. Pansus meminta Pemkab Bengkalis untuk tidak melakukan pemindahan atau mutasi terhadap pejabat lingkingan hidup dan Perda PPLH harus disosialisasikan ke pihak perusahaan," kata Syahrial.

Yang ke Empat, Ranperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disahkan dan menjadi peraturan Daerah (Perda) setelah seluruh fraksi yang di DPRD Bengkalis menyatakan secara bulat setuju.

Selanjutnya, Pansus Badan Pemusyawaratan Desa melalui juru bicaranya Susianto, menyampaikan tiga saran, yakni Perangkat Daerah terkait agar segera mensosialisikan ke desa-desa.

Kemudian Susianto menekankan agar Perangkat Daerah agar segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini dalam bentuk Peraturan Bupati. Perangkat Daerah agar terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak Desa, agar peda ini telaksana dengan baik.
Kemudian Pansus Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui juru bicaranya Syahrial menyampaikan dua saran, yakni meminta Kepala Daerah tidak memindahkan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup (PPLH). Karena PPLH tersebut telah mengikuti Pelatihan Khusus tentang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Syahrial meminta Pemerintah Daerah agar segeramensosialisasikan ke Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui jurubicaranya, Febriza Luwu, menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi. Diantaranya, agar Perangkat Daerah menyusun regulasi dan mendata aset milik daerah. Kemudian, agar kendaraan roda dua dan empat yang sudah lama dan tidak layak, agar dihapuskan atau dilelang. Kemudian, terkait aset tanah, untuk diselesaikan legalitas surat kepemilikannya.

Sementara, Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang telah dengan bersusah payah membahas 4 Ranperda yang telah diajukan Pemkab Bengkalis dan 4 Ranperda tersebut telah mendapatkan persetujuan DPRD Bengkalis pada hari ini.

“Sekali kami ucapkan terima kasih DPRD Bengkalis atas kerjasama yang baik selama ini, semoga ranperda yang diajukan tersebut dapat jadikan perda yang dapat dilaksana Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan sebaik-baiknya, dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Bustami
Usai pengesahan 4 Ranperda oleh DPRD Bengkalis, Pemkab Bengkalis langsung mengajukan tiga rancangan tentang peraturan Daerah (Ranperda). Ketiga Ranperda tersebut tentang peningkatan keuangan daerah dari sektor pajak dan retribusi supaya lebih progresif dan ekonomis. 3 Raperda itu disampaikan melalui rapat paripurana yang meliputi retribusi perizinan terpadu.

"Ketiga raperda ini merupakan penjabaran atau perubahan dari ranperda sebelumnya yang dinilai harus dilakukan revisi dengan disesuaikan kebutuhan untuk genjot pendapatan daerah terkait menurunnya pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi," ungkap Bustami.

Selain itu, ujarnya lagi, retribusi sektor parkir, izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu upaya peningkatan daerah yang akan digenjot. Peningkatan pelayanan juga akan dilakukan dengan melakukan upaya inovatif untuk mewujudkan monument solution dalam pembangunan daerah ke depan.

"Ketiga Ranperda yang diajukan ini tidak lain sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam menggali potensi ekonomi baru atau yang lama dengan melakukan perubahan untuk peningkatan pendapatan daerah. Harapan kita rekan-rekan di DPRD Bengkalis dapat menerima dan membahas serta mengesahkan ketiga Ranperda ini nantinya," tambah Bustami.

(advertorial/humas sekwan)
Tags DPRD BengkalisPemkab Bengkalis
Komentar